E-Silo terbaru

“Selain merusak lingkungan hidup, jika tak diatur dengan baik, kapitalis bisa muncul di tengah tambang rakyat. Yang menjadi penguasa bukan warga lokal, tapi pemilik modal yang paling besar.” selengkapnya di ESILO Edisi 39/2010
 
BERANDA
Komitmen 3 Persen Pengurangan Emisi Dipertanyakan
Palu- Ketua kelompok kerja pemantauan proyek REDD, Azmi Sirajudin mempertanyakan komitmen Gubernur Sulawesi Tengah dalam rangka pengurangan emisi karbon sebesar tiga persen. Hal itu disampaikan pada saat meluncurkan kertas posisi bertajuk kami inginkan padiatapa dan rambu keselamatan.
 
Kertas Posisi Pokja Pantau REDD
Kertas Posisi Pokja Pantau REDD untuk selengkapnya silahkan Download Disini
 
Siaran Pers Pokja Pantau REDD

14/12/2011

 PROYEK REDD+ DAPAT BERJALAN JIKA TATA KELOLA KEHUTANAN DIPERBAIKI, DAN PRINSIP PADIATAPA SERTA RAMBU KESELAMATAN DIJALANKAN

 “Emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dan lahan di Sulawesi Tengah hanya bisa diurunkan jika terjadi perubahan paradigma pengelolaan kehutanan di daerah ini. Selama tata kelola kehutanan masih buruk, maka berbagai upaya penurunan emisi dari kerusakan hutan hanya akan menjadi sia-sia dan mubazir. Ujung-ujungnya, setiap ada proyek pendanaan pengurangan emisi dari sektor kehutanan yang datang ke daerah ini, hanya akan berpotensi menjadi lahan korupsi yang baru”


 
Dirikan Sekolah Lipu
Mercusuar Kamis, 24 November 2011
Palu- Pimpinan Yayasan Merah Putih Sulteng, Nasution mengaku pihaknya telah mendirikan Sekolah Lipu bagi masyarakat pedalaman di Kabupaten Touna. “Masyarakat pedalaman atau masyarakat adat juga berhak mendapatkan pendidikan sebagaimana masyarakat lainnya. Namun mereka sering tersisihkan karena kurangnya infrastruktur maupun akses masuk ke daerah mereka,” ujar Nasution, Rabu (23/11).
 
Tanpa Padiatapa dan Rambu Keselamatan
Menggantungkan harapan kepada skema REDD plus dalam mengatasi emisi gas rumah kaca tidak hanya sebuah perjudian besar, tapi juga dapat mengarahkan kita kepada sifat absolutisme. Di mana semua potensi informasi, pengetahuan serta tehnologi yang serba saintis dijadikan patokan utama dalam menentukan pencapaian skema REDD plus. Padahal, para pemimpin negara pihak yang tergabung dalam UNFCC serta negara pemilik hutan tropis, termasuk para ilmuannya, mengetahui bahwa ada realitas sosial yang tidak terbantahkan.  Yaitu kelompok masyarakat di sekitar dan di dalam  hutan.
 
<< Awal < Sebelum 1 2 3 4 Berikut > Akhir >>

Hasil 1 - 7 dari 27