Mercusuar 5/8/2009
Ampana, Mercusuar-aktifis Yayasan Merah Putih (YMP) Badri Djawara menuding Bupati Tojo Unauna (Touna) Damsik Ladjalani tidak berpuhak sekaligus tidak menghormati hak-hak masyarakat adat di Poa.
|
|
YMP 19/06/09
Dana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim tidak perlu tergantung pada donasi asing. Karena hanya akan melahirkan bentuk ketergantungan baru pada pendanaan mutinasional, yang rawan perangkap ketergantungan pasar dan kapital. Sebaiknya pemangku kepentingan terkait perubahan iklim di Indonesia, mendorong pemerintah pusat agar merancang skema domestik. Skema domestik tentang perubahan iklim di dalamnya berisi tentang strategi besar nasional dalam menyikapi perubahan iklim. Yang meliputi aspek legalitas hukum, penyiapan struktur kelembagaan, penyiapan di level masyarakat, dan aspek finansialnya.
|
|
Oleh: Marcus Cholcester
Sulawesi Tengah, bagian tengah dari pulau Selebes yang berbentuk huruf K, merupakan salah satu propinsi yang paling banyak memiliki wilayah hutan di Indonesia. Berkat wilayah gunung yang keras dan jaringan jalan yang masih terbatas, Sulawesi Tengah menjadi rumah bagi masyarakat tradisional yang sampai sekarang berhasil menghindar dari paksaan untuk keluar dari hutan oleh skema-skema pembangunan. Salah satu kelompok ini adalah Tau Taa Wana, sebuah sub-kelompok yang terdiri dari sejumlah orang yang berbicara dalam berbagai varian bahasa Ta’a dari Sulawesi bagian Timur, yang merupakan salah satu dari lusinan bahasa daerah di Selebes. selengkapnya baca disini
|
|
|
Pemkab Banggai harus menempatkan semangat keadilan dan keberlanjutan ruang, sebagai motivasi utama dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK). Mengingat amanah konstitusional yang diusung di dalam UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Salah satu aspek dari keadilan dan keberlanjutan ruang, adalah penentuan skala prioritas pemanfaatan ruang Kabupaten. Aspek yang lain dari dimensi tersebut, adalah skala sasaran peruntukan pemanfaatan ruang. Aspek berikutnya, adalah skala evaluasi dan re-evaluasi pemanfaatan ruang. Dengan norma terpenting yang tidak bisa dilupakan, yaitu prinsip pelibatan masyarakat dalam setiap perancanaan ruang Kabupaten.
|
|
|
|
<< Awal < Sebelum 1 2 3 4 5 6 Berikut > Akhir >>
|
| Hasil 7 - 12 dari 33 |
