|
PALU- Pemerintah diharap mempertimbangkan konflik-konflik tenurial (klaim atas hak) yang terjadi antara Negara dan masyarakat, sebelum di implementasikannya program pengurangan pelepasan emisi karbon ke udara melalui pencegahan perubahan fungsi kawasan hutan dan penurunan kualitas hutan , atau dalam istilah populernya disebut Reducing Emission from Deforestation and Forest degradation (REDD) pada tahun 2012 nanti.
|
|
Media Alkhairaat 18/4/2011
Palu- Mungkin ini bisa menjadi satu alternatif bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam implementasi program Reducing Emission From deforestation and Forest Degradation (REDD)+, atau program yang berupaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) yang disebabkan perubahan fungsi hutan dan penurunan kualitas hutan, pada 2012 nanti.
|
|
Media Alkhairaat 30/3/2011
Palu- Kelompok Kerja (Pokja) Pemantau program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) di Sulteng akan melakukan penguatan di 5 kabupaten yang akan dijadikan tapak projek implementasi program tersebut. Kordinator Pokja, Supardi Lasaming, kepada media ini Selasa (29/3) mengatakan, penguatan itu berupa Focus Group Discussion (FGD) baik di desa yang akan dijadikan lokasi Demonstrative Activities (DA) maupun di ibukota kabupaten.
|
|
Media Alhairaat 23/3/2012
Palu- Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) di wilayah Kabupaten Sigi dan Poso dan Kawasan Pemangkuan Hutan (KPH) Tinombo Dampelas di wilayah antara Kabupaten Donggala dan parigi Moutong berpotensi menjadi Demonstrative Area (DA) bagi program Reducing emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus (REDD +) pada tahun 2012 nanti.
|
|
|
Media Alkhairaat Maret 2011
Palu- Program United Nation Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (UN REDD) Sulteng, untuk pengurangan emisi karbon perlu melibatkan masyarakat secara substantif. Hal itu dikatakan Kordinator Kelompok Kerja (Pokja) Pantau REDD, Supardi Lasaming, kepada media ini akhir pekan lalu. Menurutnya, pihaknya khawatir kalau program tersebut hanya melibatkan masyarakat sebagai prasyarat legal formal tapi dalam pengambilan keputusan masyarakat tidak dilibatkan.
|
|
|
|
<< Awal < Sebelum 1 2 3 4 Berikut > Akhir >>
|
| Hasil 15 - 21 dari 23 |