 Geger KPH Dampelas Tinombo
Desa Talaga dengan danaunya yang indah itu, mendadak geger. Masyarakat rumpun Dampelas di Kabupaten Donggala itu bingung dengan kehadiran kawasan lindung, dengan sebutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dampelas Tinombo, seluas 100.912 Ha.
|
|
|
Palu- Ketua kelompok kerja pemantauan proyek REDD, Azmi Sirajudin mempertanyakan komitmen Gubernur Sulawesi Tengah dalam rangka pengurangan emisi karbon sebesar tiga persen. Hal itu disampaikan pada saat meluncurkan kertas posisi bertajuk kami inginkan padiatapa dan rambu keselamatan.
|
|
|
Kertas Posisi Pokja Pantau REDD untuk selengkapnya silahkan Download Disini
|
|
|
14/12/2011
PROYEK
REDD+ DAPAT BERJALAN JIKA TATA KELOLA KEHUTANAN DIPERBAIKI, DAN PRINSIP
PADIATAPA SERTA RAMBU KESELAMATAN DIJALANKAN
“Emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dan lahan di Sulawesi Tengah hanya bisa diurunkan jika terjadi perubahan paradigma pengelolaan kehutanan di daerah ini. Selama tata kelola kehutanan masih buruk, maka berbagai upaya penurunan emisi dari kerusakan hutan hanya akan menjadi sia-sia dan mubazir. Ujung-ujungnya, setiap ada proyek pendanaan pengurangan emisi dari sektor kehutanan yang datang ke daerah ini, hanya akan berpotensi menjadi lahan korupsi yang baru”
|
|
|
Menggantungkan harapan kepada skema REDD plus dalam mengatasi emisi gas rumah kaca tidak hanya sebuah perjudian besar, tapi juga dapat mengarahkan kita kepada sifat absolutisme. Di mana semua potensi informasi, pengetahuan serta tehnologi yang serba saintis dijadikan patokan utama dalam menentukan pencapaian skema REDD plus. Padahal, para pemimpin negara pihak yang tergabung dalam UNFCC serta negara pemilik hutan tropis, termasuk para ilmuannya, mengetahui bahwa ada realitas sosial yang tidak terbantahkan. Yaitu kelompok masyarakat di sekitar dan di dalam hutan.
|
|
|
|
<< Awal < Sebelum 1 2 Berikut > Akhir >>
|
| Hasil 1 - 9 dari 18 |
Pantau REDD+ 
