 Rencana pertambangan nikel di Desa Podi Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una akan menimbulkan bencana lumpur Lapindo kedua. Mengingat wilayah Desa Podi di Kecamatan Tojo adalah kawasan rawan bencana, berdasarkan penetapan dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Tojo Una-Una untuk 2008-2028, oleh BAPPEDA Tojo Una-Una.
|
|
|
18 Oktober 2010
Pada tanggal 11 Oktober 2010, Pokja Advokasi dan Pemantauan REDD Sulawesi Tengah, menggelar diskusi kritis terkait skema implementasi projek UN-REDD di Sulawesi Tengah, yang dihadiri oleh; Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sulteng, Sistem Hutan Kerakyatan Sulteng, Yayasan Merah Putih, Solidaritas Perempuan Palu, Pokja Advokasi dan Pantau REDD Sulteng, Yayasan Tanah Merdeka, Jatam Sulteng dan Yayasan Pendidikan Rakyat.
Harapan yang ingin dicapai dari diskusi ini adalah merumuskan input-input kritis dari organisasi masyarakat sipil dan organisasi masyarakat adat sebagai opsi yang akan dibawa pada kegiatan workshop yang di fasiliatasi oleh UN-REDD pada tanggal 13 Oktober 2010 di Aula Swiss Belt Hotel.
|
|
 Apresiasi Sekolah Lipu dari Austria
Keberadaan Sekolah Lipu Tau Taa Wana, ternyata mendapat apresiasi tinggi dari pegiat sosial di Austria. Terbukti, gambar hasil karya dari murid-murid Sekolah Lipu dipamerkan dalam Children Art Exhibition. Pameran tersebut merupakan rangkaian kegiatan Austria Library Week (Minggu Perpustakaan Austria) yang diselenggarakan 18 – 25 Oktober 2009 di Upper Austria.
|
|
ymp 8/9/2009
Organisasi lingkungan hidup di Indonesia harus mendorong pemerintah untuk bisa keluar dari skema REDD. Mengingat skema REDD gelagatnya hanya menguntungkan negara industri. Sedangkan negara pemilik hutan tropis seperti Indonesia, hanya dipaksa menjadi pemelihara dan perawat hutan. Hal tersebut tetap tidak adil secara global, sebab negara industri besar seperti AS belum mau menurunkan emisi karbonnya.
|
|
YMP 19/06/09
Dana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim tidak perlu tergantung pada donasi asing. Karena hanya akan melahirkan bentuk ketergantungan baru pada pendanaan mutinasional, yang rawan perangkap ketergantungan pasar dan kapital. Sebaiknya pemangku kepentingan terkait perubahan iklim di Indonesia, mendorong pemerintah pusat agar merancang skema domestik. Skema domestik tentang perubahan iklim di dalamnya berisi tentang strategi besar nasional dalam menyikapi perubahan iklim. Yang meliputi aspek legalitas hukum, penyiapan struktur kelembagaan, penyiapan di level masyarakat, dan aspek finansialnya.
|
|
|
|
<< Awal < Sebelum 1 2 3 Berikut > Akhir >>
|
| Hasil 1 - 9 dari 27 |
SIARAN PERS 
