E-Silo terbaru

“Selain merusak lingkungan hidup, jika tak diatur dengan baik, kapitalis bisa muncul di tengah tambang rakyat. Yang menjadi penguasa bukan warga lokal, tapi pemilik modal yang paling besar.” selengkapnya di ESILO Edisi 39/2010
 
BERANDA arrow SIARAN PERS
SIARAN PERS
Rakyat Menolak Eksploitasi Sumber Daya Alam PDF Print E-mail

29/11/2007

Kurun beberapa bulan terakhir ini, media massa di Sulawesi Tengah gencar memberitakan penolakan-penolakan masyarakat terhadap eksploitasi sumberdaya alam (SDA), penolakan atas izin-izin pertambangan, kehutanan dan perkebunan ini membuktikan kesadaran kritis masyarakat  kian tinggi, disisi lain fakta ini juga menunjukan bahwa paradigma pembangunan dan pengelolaan sumberdaya alam di wilayah ini belum bergeser dari  upaya eksploitasi tanpa memperhitungkan keberlanjutan Sumber daya alam.

 
Wilayah Adat Bukan Wilayah Administrasi Pemerintahan PDF Print E-mail

Ampana (13/11)

Rancangan Perda Tau Taa Wana yang  kembali dibahas, senin (12/11) di Baruga DPRD Propinsi Sulteng,  isinya antara lain menegaskan wilayah adat dan wilayah kelola, wilayah adat yang dimaksud bukan wilayah administrasi pemerintahan yang memisahkan diri dari pemerintahan daerah dan pusat.

 
RFN Dukung Pembahasan Ranperda Tau Taa Wana PDF Print E-mail

8 Oktober 2007

RFN Secara Internasional Mendukung Pembahasan Ranperda Tau Taa Wana

Dukungan terhadap pembahasan  Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) "Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Tau Taa Wana di Sulawesi Tengah" yang akan dibahas oleh Pansus di DPRD Propinsi terus mengalir dari berbagai pihak.

 
Penataan Ruang Wilayah Harus Responsif Bencana PDF Print E-mail

Palu (11/09) 

Penataan ruang wilayah, atau lebih sering disebut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sudah sepantasnya mengedepankan aspek perhitungan bencana. Mengingat, bahwa secara geografis, Indonesia berada pada kawasan rawan bencana di kawasan Asia-Pasifik. Ditinjau dari aspek kebijakan nasional, apa yang termaktub dalam UU Nomor 26/2007 tentang PenataanRuang,secara umum telah memiliki semangat responsif  bencana.

 
Pemerintah Harus Membuat Rencana Strategi Penyelamatan Hutan PDF Print E-mail
Palu, 10/9
 
Pemerintah harus didesak oleh semua pihak untuk menyusun rencana strategi penyelamatan hutan, setidaknya untuk masa 25 tahun ke depan. Langkah tersebut, merupakan desain politik yang patut ditempuh untuk memperbaiki kembali kondisi hutan tropis Indonesia yang sudah resak berat akibat berbagai aktivitas ekstraktif dan eksploitatif. Tidak cukup hanya dengan sebatas keprihatinan, atau membuat program sektoral
semacam reboisasi atau penghijauan. Sebab, jika kita mau jujur mengakui hasil evaluasi tentang program-program sektoral itu, lebih banyak yang tidak efektif dan terbiarkan di lapangan.
 
Lagi...
<< Awal < Sebelum 1 2 3 Berikut > Akhir >>

Hasil 19 - 26 dari 26