E-Silo terbaru

“Selain merusak lingkungan hidup, jika tak diatur dengan baik, kapitalis bisa muncul di tengah tambang rakyat. Yang menjadi penguasa bukan warga lokal, tapi pemilik modal yang paling besar.” selengkapnya di ESILO Edisi 39/2010
 
BERANDA arrow BERITA arrow Kaji Eksplorasi Nikel Stakeholder Perlu Dilibatkan
Kaji Eksplorasi Nikel Stakeholder Perlu Dilibatkan PDF Print E-mail
Mercusuar (23/10)
Banggai-Rencana DPRD Propvinsi (Deprov) Sulteng melakukan penelitian terhadap kegiatan eksplorasi nikel di kabupaten Banggai mendapat respon positif masyarakat. Bahkan warga didaerah ini berharap untuk lebih memaksimalkan penelitian ini., sebaiknya deprov melibatkan beberapa stakeholder. “Untuk lebih memaksimalkan peran kontrolnya, langkah itu perlu dilakukan oleh DPRD Sulteng. Namun akan lebih efektif lagi jika program penelitian yang dipicu adanya indikasi inprosedural dalam melakukan proses eksplorasi nikel itu melibatkan LSM,” kata tokoh pemuda di Kabupaten Banggai, Muh Nurwahid di Luwuk, Senin (22/10).

Penelitian yang akan dilakukan tim deprov lanjut Nurwahid, jangan hanya pada persoalan adanya indikasi pengambilan sampel tanah yang dilakukan sejumlah pemegang izin pertambangan yang diduga telah melenceng dari aturan. Namun tim itu juga harus berani mempertanyakan legalitas  formal keluarnya izin pertambangan dari kepala daerah.
Sebab dari ratusan hektar tanah yang terkandung nikel di dalamnya, sekitar 50 persen berada dikawasan hutan produksi tetap dan konvensi. Dan itu harusnya mengantongi izin dari Menteri Kehutanan (Menhut) RI. “ Yang menjadi persoalannya,  beranikah DPRD Sulteng yang dimotori Murad U Nasir memperkarakan izin bupati Banggai terhadap 47 pemegang izin kuasa pertambangan (KP) nikel di daerah ini,”ujar Nurwahid mempertanyakan.
Dikatakannya lagi, menjadi kekuatiran kami adalah jangan sampai niatan tersebut tidak akan membuahkan hasil maksimal  dan sudah pasti hanya akan menghamburkan uang saja.  Parahnya lagi tim tersebut jangan hanya mencari popularitas untuk menampakan bahwa mereka (anggota Dekab) masih punya nurani serta berpihak pada rakyat.
Asumsi tersebut bukan tidak beralasan. Pasalnya beberapa waktu lalu merebak isu tidak sedap dengan adanya aliran dana yang konon katanya dibagikan kepada para oknum anggota DPRD (Dekab) Banggai yang ketika itu melakukan peninjauan ke sejumlah wilayah kabupaten Banggai yang mengandung potensi nikel. Alhasil kegiatan penelitian itu tidak membawa hasil yang signifikan.



Related Items:
 
< Sebelum   Berikut >