| Dg Basse dan BLBI |
|
|
|
|
Oleh : Nasution Camang Alangkah indahnya angka-angka BPS ini: Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2005 mencapai 5,6 persen. Di 2006, meskipun trendnya turun tapi masih bisa tumbuh 5,5 persen. Lantas tahun 2007, naik cukup lumayan, 6,32 persen. Duhai indah angka-angka BPS ini: Tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2005 tinggal 15,9 persen, turun 8,2 persen jika dibanding tahun 1998 yang berkisar 24,1 persen. Per maret 2007 tinggal 37,17 juta jiwa, turun 2,13 juta (5,4 persen) dibanding kondisi pada Maret 2006 sebesar 39,30 juta.
Di atas kertas, angka itu sungguh
menyejukkan. Bahwa capaian pertumbuhan ekonomi telah menurunkan angka
kemiskinan. Wajar jika angka-angka itu menjadi pujaan SBY-JK, sampai-sampai dia
harus grasa-grusu menampik angka 49,5 persen buatan Bank Dunia.
"Sejak
dulu kita menggunakan BPS, sehingga kalaupun ada yang menggunakan data Bank
Dunia sama saja tidak benarnya," tegasnya kepada media massa, pertengahan
Desember 2007 lalu, untuk menampik data yang dikeluarkan Wiranto.
Begitulah, angka statistik acapkali
menjadi kosmetik politik untuk mendandani wajah bopeng penyelenggaraan negara. Tak
jadi soal jika angka itu mendekati fakta sosial. Tapi coba tengok judul berita
di Harian Fajar, edisi 1 Maret 2008: Kelaparan,
Ibu Hamil Meninggal.
Ibu hamil yang tinggal di jalan Dg
Tata I Blok 5, itu bernama Dg Basse (35), isteri seorang pengayuh becak, Basri
(40). Dia meninggal bersama jabang bayi dan anak ketiganya, Bahir (5).
Meninggal karena tiga hari tak makan! Meninggal, karena tak punya uang untuk makan!
Aco (4), anak bungsunya, hampir saja
turut sang Ibu jika tetangga tak segera membopongnya ke Rumah Sakit.
Cerita Dg Basse, sesungguhnya mewakili kisah lirih jutaan
keluarga miskin di Indonesia. Simak saja, “Setiap
hari ada 10 orang miskin meninggal …,” ungkap Sujana Royat,
Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, seperti dikutip Mercusuar (19 Nov 2005).
Lantas, apa yang terbaca dari angka-angka di atas jika disandingkan dengan
nasib Dg Basse ?
Sebuah
fakta tentang paradoks pertumbuhan. Artinya, pertumbuhan itu bukan milik
orang-orang miskin yang mendambakan perubahan sektor riil. Pertumbuhan itu
hanya milik segelintir orang-orang kaya yang berkubang di sektor finansial.
Celakanya, rekayasa pembangunan ekonomi Indonesia, sepertinya memang
disengajakan untuk pro pada segelintir orang-orang kaya. Adalah tuan-tuan IMF
yang menitahkan, dan baginda-baginda kita di Jakarta nunut tak berdaya.
Bayangkan,
hanya untuk menyelamatkan bank-banknya 48 konglomerat dari kebangkrutan, sang
baginda tak sungkan-sungkan kasi bantuan Rp 158,9 triliun. Lantas bagaimana
dengan rakyat miskin ? Per 2005, APBN hanya menganggarkan Rp
4,750 triliun untuk skema Bantuan Langsung Tunai (BLT). Ini untuk 19.341.264
rumah tangga miskin.
Yang
menyakitkan, dari total dana bantuan itu, sekitar Rp 86,9 triliun menjadi
misterius, mengendap entah kemana (Rp 84,4 triliun untuk BLBI dan Rp 2,139
triliun untuk BLT). Bandingkan dengan angka Rp 2,610 triliun yang benar-benar
sampai ke 19 jutaan rumah tangga miskin. Jadi, benarlah Francois Noel Babeuf
(1760-1797). Jurnalis Prancis yang revolusionis ini pernah bilang, “orang yang
berhasil memperoleh terlalu banyak hanya akan menyebabkan orang lain
kekurangan.” Dan untuk Indonesia di 2007, orang lain itu adalah 45,7 juta jiwa penduduk
miskin, jika merujuk pada perkiraan LIPI.
Kalau
kemudian pemerintah pernah menargetkan akan menurunkan angka kemiskinan di
bawah 5 persen pada 19 tahun ke depan, terhitung sejak tahun 2007, kita memang
patut meyakini. Mengapa? Karena kasus Dg Basse dan data Sujana Royat, telah
cukup bagi kita untuk menyimpulkan, bahwa salah satu faktor penyebab turunnya
angka kemiskinan adalah kematian orang-orang miskin. Dan jika melihat trend
lonjakan harga kebutuhan pokok yang kian liar, maka kisah lirih Dg Basse bakal
sering terdengar. Kalau kemudian menjelang Pemilu 2009, SBY-JK telah meningkatkan anggaran pengurangan kemiskinan dari Rp 42 triliun tahun 2006, menjadi Rp 51 triliun tahun 2007 yang digelontorkan melalui skema Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), boleh saja kita simpatik. Tapi jika belajar dari penyelewangan BLT dan BLBI yang perkaranya terus menggantung, maka saya masih yakin, bukan keberhasilan PNPM itu yang menurunkan kemiskinan, tapi penyelewengan dan salah urusnya yang akan sukses mengurangi kemiskinan. Lho.. kok?! Ya, karena penyelewengan dan salah urus itulah yang akan menyebabkan banyak penduduk miskin mati kelaparan seperti Dg Basse. Sekali lagi, “orang yang berhasil memperoleh terlalu banyak hanya akan menyebabkan orang lain kekurangan,” kata Francois Noel Babeuf. Related Items: |
| < Sebelum | Berikut > |
|---|





