E-Silo terbaru

“Dana satu milyar dolar dikucurkan untuk mewujudkan proyek REDD+ di Indonesia. Tak jauh beda dengan konservasi, prinsipnya hutan tak boleh ditebang" baca selengkapnyanya di ESILO Edisi 44/2011
 
BERANDA arrow BERITA arrow FPIC dan Safeguard “Harga Mati”
FPIC dan Safeguard “Harga Mati” PDF Print E-mail
PALU-implementasi program pengurangan pelepasan emisi karbon ke udara melalui pencegahan perubahan fungsi kawasan hutan dan penurunan kualitas hutan , atau dalam istilah populernya   disebut Reducing Emission from Deforestation and Forest degradation (REDD) pada tahun 2012 nanti, harus diawali dengan prinsip persetujuan tanpa paksaan atas dasar informasi awal atau Free Prior and Informed Consent (FPIC) dengan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Selain itu, dalam pelaksanaan program REDD juga harus mempunyai perangkat pengaman untuk memastikan tercapainya tujuan dan terjaminnyakelestarian  dan hak-hak masyarakat atau biasa disebut Safeguard.

“Jika kedua instrument tersebut tidak bisa dipenuhi, maka dikhawatirkan program tersebut tidak terimplementasi dengan baik. Kalaupun pemrakarsa ingin mengimplementasikan kedua instrument tersebut, pengakuan atas hak wilayah kelola masyarakat adat harus dipenuhi terlebih dahulu,” kata Kordinator Pokja Pantau REDD Sulteng, Supardi Lasaming, saat jumpa pers di Sekretariat AJI Palu, Selasa (10/5).

Menurutnya, hal ini juga masih sulit, sebab komitmen pemerintah untuk mengakui hak wilayah kelola tersebut masih minim. Ini terbukti dengan banyaknya pengusulan dari kelompok Non Governance Organization (NGO) atau lembaga swadaya masyarakat tentang Peraturan Daerah (Perda) masyarakat adat belum banyak disahuti oleh pemerintah.
Dia mencontohkan pengusulan Raperda Masyarakat Adat Tau Taa Wana, yang bermukim di wilayah kabupaten Tojo Una-una, Banggai dan Morowali. Rancangan perda tersebut telah digarap bertahun-tahun hingga diusulkan. Sejak awal dalam pengusulannya, pembahasan perda ini berjalan lancer. Namun pada tahap persetujuan di tingkat DPRD Sulteng, belum bisa melahirkan kesepakatan.

Anggota Pokja Pantau dari LPS HAM, Muslimun menambahkan, disisi lain, penetapan wilayah yang akan menjadi pilot project atau Demonstration activities (DA) masih dalam perdebatan di tingkat pemangku kepentingan.

“Dalam konteks kehutanan, wilayah DA sebaiknya ditempatkan di wilayah-wilayah yang sudah memiliki pemangku, seperti Taman Nasional atau Kawasan Pemangkuan Hutan  (KPH), sebab wilayah-wilayah tersebut telah memiliki deliniasi (batas) yang jelas,” kata Muslimun.
Namun kata dia, apapun dalih pemerintah atau pemrakarsa proyek nantinya, Koalisi LSM dan organisasi kemasyarakatan di Sulteng yang tergabung dalam Pokja Pantau REDD Sulteng tetap akan mendorong agar implementasi REDD harus mengacu pada dua instrument diatas, yakni FPIC dan Safeguard.


Media Alkhairaat 11 Mei 2011.


Related Items:
 
< Sebelum   Berikut >