E-Silo terbaru

“Dana satu milyar dolar dikucurkan untuk mewujudkan proyek REDD+ di Indonesia. Tak jauh beda dengan konservasi, prinsipnya hutan tak boleh ditebang" baca selengkapnyanya di ESILO Edisi 44/2011
 
BERANDA arrow kipping arrow Berita arrow Kebangkitan Perempuan Melawan Pemiskinan
Kebangkitan Perempuan Melawan Pemiskinan PDF Print E-mail
Konferensi Nasional Solidaritas perempuan

ImageGedung pertunjukan Taman Budaya Palu menjadi saksi lahirnya semangat baru perjuangan kesetaraan gender. Konferensi Nasional Solidaritas Perempuan berlangsung dari tanggal 20 sampai 21 Februari. Lebih dari 200 orang peserta hadir saat itu, pembicara pun datang dari berbagai disiplin ilmu dan bidang.

Wardah Hafidz dari Urban Poor Consortium (UPC), Stephanie Fried dari Ulu Foundation, Riza Damanik dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan  Perikanan (KIARA), Rivani Nor dari Community Alliance for Pulp Paper Advocacy (CAPPA)  hingga Arif Budiman dari DPR RI hadir dalam konferensi yang mengusung tema “Memperkuat Posisi Politik Perempuan Dalam Menghadapi Pemiskinan”.

Kenyataan bahwa perempuan merupakan objek yang paling rentan terkena dampak kemiskinan, membangkitkan semangat untuk menyusun strategy menghadapi kondisi tersebut. Kata Pe-miskin-an menjadi sesuatu yang menarik dalam konferensi ini, sebab kata ini mengandung kesan terrencana. Dalam artian kemiskinan yang disengaja secara struktural.

Paradigma pembangunan pun dibedah. System, aktor, dan program pembangunan dikaji bersama oleh pembicara dan  peserta. Banyak hal menarik yang terjadi sepanjang konferensi berlangsung. Data-data baru terungkap, Riza Damanik misalnya, ia mengemukakan bahwa Undang-Undang Kehutanan hanyalah membuka peluang untuk perampasan hutan adat dan kriminalisasi warga.
Peserta yang terdiri dari unsur Masyarakat, LSM lokal dan nasional tampak antusias untuk terlibat dalam diskusi. Program perubahan iklim juga menjadi isu hangat dalam pertemuan ini. Program itu dikhawatirkan akan membawa dampak bagi perempuan.

Stephanie Fried dari Ulu Foundation menyatakan bahwa pembiayaan iklim membuka potensi pencucian uang disektor kehutanan yang akan berdampak pada kehidupan masyarakat, khususnya perempuan yang bersentuhan langsung dengan tanah dan hutan.

Dengan pertimbangan tantangan advokasi, pengorganisasian, dan praktek-praktek yang sudah berlangsung, strategi baru pun disusun. Salah satu langkah pentingnya adalah penguatan posisi politik perempuan menghadapi ketidakadilan gender, sosial dan ekologis. Strategi ini bukan tanpa alternatif, melawan penindasan patriaki dan kapitalis menjadi pilihan untuk mendukung strategi yang ada.

Terakhir, konferensi memberi masukan-masukan bagi Solidaritas Perempuan untuk menjalankan strategi yang sudah dibangun. Kegiatan ini ditutup dengan pembacaan deklarasi perlawanan atas ketidakadilan dan pemiskinan perempuan.

Tampaknya kita mesti bersetuju dengan mantan Sekretaris Jendral (Sekjen) PBB, Kofi Annan, “Kesetaraan gender lebih dari tujuan menyetarakan hak. Ini adalah prasyarat untuk mengurangi kemiskinan, mendukung pembangunan berkelanjutan dan membangun pemerintahan yang baik”. (ferra)


 
< Sebelum   Berikut >