Home Opini Menakar Go Politics Para Aktivis

Menakar Go Politics Para Aktivis

Oleh : Benget Silitonga Prosesi politik Pemilu 2009 diramaikan dengan fenomena go politics para aktivis pro demokrasi (prodem) memasuki dan memperebutkan jabatan-jabatan politik formal, baik itu sebagai eksekutif maupun legislatif. Mereka berasal dari berbagai latar belakang dan profesi yang bebeda, mulai dari aktivis LSM, akademisi/intelektual, profesional, jurnalis, sampai dengan ulama. Go politics para aktivis didasari oleh dua argumentasi mainstream. Pertama, walau sudah berjalan satu dekade demokratisasi tengah mengalami inflasi. Pemilu/Pilkada memang berlangsung kolosal namun tidak serta-merta membuat hak rakyat atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, lingkungan yang bersih, dan pangan, yang merupakan hak asasi paling vital, makin membaik. Singkatnya, electoral process (politik lima tahunan) tidak berkorelasi dengan everyday political (politik sehari-hari). Politik negara tidak berkaitan dengan politik rakyat. Inflasi demokrasi dipandang sebagai akibat dari minimnya politisi alternatif (aktivis prodem) duduk dalam institusi politik formal. Kedua, secara internal, para aktivis semakin sadar bahwa gerakan dan posisi mereka yang selama ini ’non partisan,’ dan ’berdiri di atas angin,’ tidak lagi relevan dengan sistem politik yang terbuka. Dengan kata lain, kerja-kerja advokasi di ’luar pagar’ (informal) dinilai tidak lagi memadai untuk mendesakkan perubahan bila tidak disertai dengan penguasaan institusi politik formal. Masalahnya kemudian, akankah argumentasi tersebut memadai menjadi ’amunisi’ go politics memperkuat demokrasi, dalam arti menjadikan repesentasi politik semakin berbasis kepada kedaulatan rakyat (popular), atau sebaliknya akan menjadikan go politics rawan tersesat? Analisis berikut akan coba menjawabnya. Walau sepintas logis, namun kalau ditelusuri lebih seksama argumentasi dan ’amunisi’ go politics para aktivis sesungguhnya dangkal dan simplistis. Argumentasi go politics para aktivis nyaris tak berbeda, alias sama, dengan go politics elit yang mereka counter, yakni go politics yang mereduksi demokrasi sebagai ’teknokrasi.’ Demokratisasi yang mandeg dipandang sebagai persoalan politik personal, yakni tidak cakap dan tidak becusnya elit dan politisi yang menduduki jabatan politik formal. Tak heran, solusi yang diusung adalah ’teknokrasi politik,’ yakni mengganti elit dan politisi lama dengan politisi baru yang dinilai lebih cakap dan merakyat. Argumentasi yang demikian jelas tidak holistik dan karenanya beresiko menyesatkan. Sebab akar masalah dari inflasi demokrasi sesungguhya bukan hanya terletak pada lemahnya kapasitas politisi, tetapi justru disebabkan krisis representasi politik yang kronis! Itu ditandai dengan masih bercokolnya relasi dan struktur kekuasaan politik yang elitis dan monopolistik, malfungsi institusi representasi politik formal (parpol), dan tidak tersedianya organisasi popular (kerakyatan) yang demokratik. Celakanya, alih-alih memperbaiki dan menjadikannya semakin berbasis pada kedaulatan rakyat (representasi popular), satu dekade demokratisasi justru ’membiarkan’ representasi politik dikolonisasi oleh elit (representasi elitis).     Go Politics Jalan Pintas Go politics para aktivis yang ’teknokratis’ dan simplistis akhirnya terjebak dalam pusaran pragmatisme politik dengan menempuh jalan pintas (shortcut) politik. Pertama, go politics menjadikan jabatan-jabatan politik formal khususnya di legislatif dan eksekutif (electoral process) sebagai orientasi utama dan bahkan satu-satunya. Walau penting, namun orientasi extra kepada jabatan politik membuat go politics mengabaikan agenda yang lebih esensial yakni pembangunan organisasi popular (kerakyatan), tempat di mana mereka seharusnya sejak awal mengkonsolidasikan dukungan dan membuat mekanisme demokratik dari bawah yang menjamin akuntabilitas dan representasi politik rakyat tetap terpelihara (political process). Kedua, go politics cenderung menempuh jalur langsung dengan mem-by-pass pentingnya mereparasi parpol. Persis seperti elit, para aktivis cenderung memposisikan parpol sekadar sebagai ’kuda tunggangan’ untuk meraih jabatan politik. Go politics yang mem-by pass parpol, dan di sisi lain mengabaikan pembangunan organisasi popular, tentu saja riskan karena cenderung melupakan pentingnya institusi representasi yang mampu menjalankan fungsi kontrol popular (rakyat). Memang sebagian dari aktvis ada yang coba menyusup dan berdiaspora ke parpol dengan maksud memperbaikinya dari dalam. Bahkan ada yang mencoba membangun parpol baru. Namun, karena dilakukan sporadis, individual, dan tidak didukung kapasitas organisasional dan konsolidasi dukungan dari basis popular (massa) yang lebih meluas, upaya tersebut cenderung menjadi langkah spekulatif, daripada upaya serius untuk mereparasi institusi representasi politik formal (parpol). Ketiga, go politics mengabaikan pentingnya penggalangan logistik politik dan pembangununan kapasitas organisasional yang memungkinkan mereka mendapat dukungan politik yang lebih luas dan terukur. Dengan kata lain go politics para aktivis masih tetap mengandalkan metode konservatif dan spekulatif, yakni bertumpu pada massa apung, relasi patron-klien, dan bahkan sentimen SARA dalam memobilisasi dukungan politik. Dengan ditopang popularitas dan lobbyst lewat tokoh-tokoh informal serta ‘muzijat politik,’ go politics jalan pintas memang bisa saja berhasil merebut jabatan politik formal. Namun karena mengabaikan pembangunan aspek representasi popular yakni, pengorganisasian dan pembangunan kapasitas organisasional serta dukungan organisasi popular dari bawah, ‘keberhasilan’ itu akhirnya akan bersifat politik individual dan informal, yang justru merupakan ancaman bagi penguatan demokrasi. Dalam situasi demikian, alih-alih memperkuat demokrasi, go politics para aktivis beresiko terperangkap di rimba belantara struktur kekuasaan yang monopolistik dan kapitalistik. Aktivis tak lebih dari elit yang digantikan, yakni menjadi politisi populis dan oportunis yang pintar mengatasnamakan rakyat namun secara politis sesungguhnya tidak mewakili (merepresentasikan) rakyat.     Go Politics yang Komprehensif Go politics para aktivis untuk memperkuat demokrasi seharusnya dilakukan lebih cerdas dan komprehensif. Lebih dari sekedar merebut jabatan politik formal, go politics para aktivis seharusnya diarahkan untuk mengatasi problematika krisis representasi politik yakni, lemahnya sistem kepartaian, minimnya dukungan dan konsolidasi organisasi popular, diabaikannya agenda untuk perubahan struktur dan relasi kekuasaan yang monopolistik, dan fragmentasi di kalangan gerakan organisasi sipil dan pro-demokrasi. Go politics para aktivis sebaiknya ditopang dengan mengakselerasi terbangunnya organ politik demokratik, khususnya di level lokal, untuk menjalankan tiga agenda politik strategis penguatan representasi dan demokrasi. Pertama, secara horisontal mengkonsolidasikan dan menjembatani kepentingan politik yang berbeda antara individu, maupun antara organisasi popular (rakyat) dengan organisasi masyarakat sipil, dan mengikatnya dalam sebuah platform politik bersama. Kedua, secara vertikal menjembatani gerakan popular (kerakyatan) melakukan pertukaran politik dengan partai dan kandidat politik (baik dalam electoral process maupun political process). Ketiga, mengkoneksikan kepentingan politik lokal dengan politik nasional. Sinisme terhadap parpol, meningkatnya angkat golput, dan munculnya antusiasme politik kritis di tengah masyarakat, adalah isyarat dan potensi basis politik baru yang sedang menanti kahadiran organ politik demokratik di republik ini. Masalahnya, apakah para aktivis, politisi, dan organisasi pro demokrasi membaca isyarat politik tersebut dan kemudian men-transformasi gerakan sosial dan agenda go politics- mereka menjadi lebih bottom-up, inklusif, dan komprehensif untuk membangun representasi popular (kerakyatan), atau mereka sudah asyik dan establish dengan go politics jalan pintas? Wallahualam! * Penulis    : Analis politik Perhimpunan BAKUMSU, Anggota Presidium Sementara Blok  Politik Masyarakat Sipil Sumut di Medan. * Sumber    :Portal Prakarsa Rakyat atau www.prakarsa-rakyat.org