Home Fokus Kesiapan Pemerintah dan Pelaku Ekonomi Kerakyatan

Kesiapan Pemerintah dan Pelaku Ekonomi Kerakyatan

Ancaman Perdagangan Bebas (FTA)  ASEAN–China, sudah di depan mata. Tang-gal 1 Januari 2010 kesepakatan itu resmi diberlakukan. Indonesia sebagai bagian dari Negara ASEAN pasti akan menerima dampaknya baik positif maupun negatifnya. Tentunya kesiapan pemerintah dan pelaku ekonomi dalam negeri untuk mengantisipasi serangan produk China menjadi hal yang sangat penting. Namun bagaimana jika langkah-langkah persiapan itu belum berjalan. Sulawesi Tengah, salah satu proVinsi di wilayah timur Indonesia, disinyalir belum siap menghadapi kosekuensi FTA. Setidaknya itulah yang diungkapkan Haerul Anam, staf pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako. Menurut dosen Ilmu Ekonomi Moneter ini, secara makro Sula-wesi Tengah belum siap berhadapan langsung dengan China. Jika terpaksa harus bersaing, beberapa hal menurutnya mesti diperbaiki, seperti sektor pertanian yang masih diolah secara sederhana sudah harus diindustrikan agar petani bisa memproduksi barang yang memiliki nilai tambah. Menurut Haerul, Indonesia memiliki bahan mentah yang unggul dan melimpah, termasuk Sulawesi Tengah. Persoalanya adalah kurangnya sentuhan teknologi. “Jika ingin bersaing, maka proses produksi barang harus lebih efisien, artinya tidak ribet, dalam hal ini sentuhan teknologi sa-ngat dibutuhkan,” katanya. Terlepas dari teknologi pengolahan produk dalam negeri yang kalah saing, banyak kalangan berharap pemerintah dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk antisipasi. Namun hal ini menjadi dilematis karena perlindungan produk dalam negeri oleh pemerintah akan bertentangan dengan kesepakatan FTA. “Perlindungan produk dalam negeri terhadap serangan produk China sudah tidak bisa lagi, karena bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas,” kata Haerul. Menurutnya, langkah yang bisa diambil adalah memperbaiki sektor-sektor unggulan dari hulu ke hilir. Kurun waktu delapan tahun sejak kesepakatan awal tahun 2002 mestinya sudah cukup untuk menyiapkan sektor  yang akan bersaing dan pelaku ekonomi kerakyatan. Namun kenyataan hari ini menunjukkan, keluhan para pelaku ekonomi masih terus berlangsung. Kepala Dinas Pertanian propinsi  Sulawesi Tengah, Abdullah Kaulu juga mengakui kesiapan sektor pertanian, sebagai sektor unggulan belum maksi-mal. “Data saja kita masih lemah, hi-ngga saat ini belum ada data pasti tentang jumlah produksi pertania maupun jumlah kebutuhan domestik, “ ungkap Abdullah Menurut Abdullah, singkronisasi program antar SKPD belum berjalan baik. Hal ini menjadi salah satu kenda-la utama dalam mencapai target-target pengembangan sektor pertanian. Senada dengan hal itu, Haerul Anam berharap adanya satu lembaga yang bisa mengkoordinir kerja SKPD. “BAPPEDA bisa mengambil peran itu,” katanya. Menurut Abdullah Kaulu, langkah kearah perbaikan koordinasi sudah mulai dilakukan. “Beberapa pertemuan yang diinisiasi oleh Gubernur sudah mengarah kepada perbaikan koordinasi,” kata Abdullah. Menyinggung perbaikan di internal SKPD yang ia pimpin, Abdullah meng-akui selama ini belum ada pembagian zonasi yang pasti untuk komoditas pertanian yang akan dikembangkan. Selain itu, masalah-masalah teknis di lapangan juga masih perlu diperbaiki. “Kita masih dalam proses menuju perbaikan, mudah-mudahan target kedepan bisa dicapai,” kata Abdullah. Terkait ancaman produk China, Abdullah mengungkapkan kualitas produk dimestik masih bisa bersaing. “Khawatir boleh, tapi jangan terlalu berlebihan, saya masih yakin kualitas  produk pertanian kita masih menang, ini bisa menjadi peluang baik untuk bisa mengekspor,” ujar Abdullah. Selain Abdullah, dosen ekonomi Haerul Anam juga mengungkapkan hal yang sama. “Yang penting petani kita sudah bisa berproduksi lebih efisien, dukungan pemerintah baik, serta mental petani untuk siap bersaing suda ada, saya yakin produk kita bisa menembus pasar China,” ujar Haerul.  ojan