Pusat Media

SILO 80 ” REFORMA AGRARIA DI TOJO UNA-UNA

Pembaca SILO yang terhormat, Pelaksanaan Reforma Agraria (RA) di Sulawesi Tengah (Sulteng) sejauh ini belum sepenuhnya memperlihatkan potret wajah serius terutama keberpihakan pada kalangan petani. Ketimpangan penguasaan lahan maupun sederet konflik agraria menjadi warna relasi disharmoni konflik antara petani dan swasta, bahkan dengan pemerintah. Terutama akibat ekspansi perkebunan sawit dan ...

Read More »

SEHARUM TANAH WANA

Alhamdulillah, atas berkah limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga buku pembelajaran advokasi Community Base Forest Manajement (CBFM) sebagai salah satu mandat yang diusung Yayasan Merah Putih Sulawesi Tengah (YMP Sulteng) dalam mendukung terwujudnya tata kelola hutan yang baik untuk menjamin fungsi layanan alam (ekologis) dan memastikan pemenuhan hak masyarakat adat/lokal dalam ...

Read More »

SILO 79 TATA RUANG BERBASIS MITIGASI BENCANA

Pentingnya Mitigasi Bencana Berbasis Pengetahuan Lokal Pada 28 september 2018 silam SulawesiTengah tepatnya di Palu, Parigi, Sigi dan Donggala diguncang gempa berkekuatan 7.4 SR. Gempa itu kemudian diikuti dengan bencana dasyat lainnya yaitu tsunami, likuifaksi, downlift, banjir dan tanah longsor. Wilayah Palu, Sigi dan Donggala adalah tiga wilayah terdampak parah ...

Read More »

Menjadikan Hutan Adat sebagai Kawasan Strategis Provinsi

Amran Tambaru *) “Integrasi Hutan Adat dalam RTRW Sulteng” dapat menjadi terobosan (pertama kali di Indonesia-red) sekaligus penghormatan keberadaan hak-hak tradisional bagi masyarakat adat [Opini penulis pada Harian Radar Sulteng, 6 Agustus 2018]. Perkembangan pembahasan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulteng saat ini telah memasuki tahap penyusunan naskah ...

Read More »

Launching Peta Adat Lindungi Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal

Poso-Bupati Poso,Darmin Sigilimpu , Menghadiri Launching Peta Hutan Adat dan wilayah indikatif hutan adat fase 1 di auditorium Manggala Wanabakti jakarta, Senin (27/5) kegiatan yang di buka langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, di hadiri oleh seluruh kepala daerah se Indonesia. Hutan adat adalah hutan yang ...

Read More »

Sadar Konservasi Hutan Adat Wana Posangke

Taronggo — Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Tengah kembali melakukan kegiatan sosialisasi sadar konservasi hutan adat Wama Posangke di Balai Desa Taronggo, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara, 12 Mei 2018. Kegiatan ini merupakan salah satu role model Balai KSDA Sulawesi Tengah pada tahun 2018. Ini sebagai upaya ...

Read More »

Kearifan Lokal, Mitigasi Bencana yang Terlupakan

Jakarta (Greeners) – Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang berada di suatu wilayah dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, syair, atau pun dongeng. Ternyata melalui cerita rakyat lahir pengetahuan kearifan lokal yang berkaitan dengan bencana alam, seperti kisah ...

Read More »

POLICY BRIEF

RINGKASAN EKSLUSIF Sulawesi Tengah merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang berada di jalur Lingkaran Api Pasifik (Ring of Fire) sehingga tidak mengherankan jika rentan mengalami resiko bencana gempa bumi. Pasca gempa bumi pada 28/09/2018 lalu, pengetahuan/ kearifan lokal mitigasi bencana mulai menjadi perhatian tersendiri, mengingat bahwa peristiwa gempa bumi, ...

Read More »

SILO 76 ” INTEGRASI WILAYAH KELOLA RAKYAT DALAM TATA RUANG “

  Penyelenggaraan wilayah kelola rakyat senantiasa memperhatikan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai pendukung kehidupan, serta berdasarkan nilai dan kearifan setempat guna mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan dan berkelanjutan. Konsepsi wilayah kelola rakyat memandang ruang sebagai arena yang kompleks, sehingga memerlukan integrasi pengelolaan dari hulu sampai hilir. Misalnya, daerah ...

Read More »

INTEGRASI HUTAN ADAT DALAM RTRW SULTENG

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 yang ditetapkan berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2013, saat ini memasuki tahap lima tahun pertama impelementasinya. Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa rencana tata ruang dapat ditinjau kembali ...

Read More »