Yayasan Merah Putih Yayasan Merah Putih
MOBIL Hilux biru berhenti di pinggir jalan tepat depan kantor lapangan Yayasan Merah Putih (YMP) di Jalan Uen tanaga atas Kota Ampana, Kabupaten Tojo Una-una. Mobil berplat kuning itu harusnya memiliki bagian belakang terbuka, tapi karena fungsinya sebagai mobil penumpang, maka bagian itu sudah dipasangi atap dari besi plat. Tiga baris kursi juga ditambahkan, tiap baris berisi 3 kursi jok yang tersambung. Alhasil, Hilux ini seperti memiliki 4 kabin, 1 kabin di bagian sopir, 3 lainnya berada di belakang.
Bersama mobil inilah di Minggu pagi itu kami merayap meninggalkan kota Ampana menuju Bulang. Mobil kami sempat menyusuri sudut-sudut kota sebelum benar-benar menjauh ke arah timur menuju perbatasan. Beberapa toko-toko terlihat terbuka meski ini hari libur. Cafe-cafe yang menjamur terlihat sepi setelah malam sebelumnya sibuk melayani tamunya. Di antara cafe tersebut bahkan ada yang menyediakan live music untuk menghibur tamunya. Sesaat sebelum meninggalkan wilayah adminstrasi kota, bengkel peralatan mobil yang berukuran besar terlihat sibuk melayani pelanggan yang keluar masuk.
Sebagai ibu kota sebuah kabupaten yang dulunya sempat menduduki peringkat paling buncit dalam urusan kesejahteraan di Sulawesi Tengah, Ampana terlihat sudah bergerak maju mengimbangi pembangunan yang juga terus bergerak di kabupaten lain.
Tapi perjalanan kami bukan dalam rangka merekam pesatnya pembangunan ekonomi di Ampana, tapi untuk memotret kondisi masyarakat Adat Tau Taa Wana yang saat ini dikepung oleh ketidakpastian dan dilema. Komunitas masyarakat asli yang tinggal jauh dalam hutan dan menyebar di kawasan perbatasan 3 kabupaten yakni Banggai, Morowali Utara, dan TojoUna- una. Tujuan pertama kami adalah dataran Bulang, rumah bagi masyarakat adat Tau Taa Wana selama ratusan tahun. Perjalanan menuju dataran ini memakan waktu 3 sampai 4 jam. Setelah melewati jembatan Balingara, mobil akan berbelok ke kanan, menjauh dari jalan trans Sulawesi menuju ke dalam hutan. Dari titik ini butuh waktu sekitar 2 jam untuk mencapai Bulang.
Pegunungan terjal berlapis menemani di kiri kanan jalur. Sebagian jalan beraspal baik, sebagian lagi hancur. Sepanjang jalan banyak terdapat pohon Balaroa yang tumbuh liar. Jalur ini beberapa kali harus menyeberangi tak kurang dari 3 sungai kering tanpa jembatan. Menurut kernet mobil kami, saat hujan lebat sungai-sungai ini akan dialiri air bah yang membawa batu-batu sebesar drum. Akses transportasi bisa lumpuh selama satu hingga beberapa hari.
Kabar baiknya, pemerintah propinsi saat ini sedang merintis jalan poros alternatif dari Ampana menuju Toili Kabupaten Banggai. Jalur menuju dataran Bulang ini lah yang dijadikan alternatif. Konon jalan alternatif ini bisa menghemat lebih dari 100 kilometer dibanding jalan poros yang ada saat ini.
Setelah perjalanan seru sekaligus melelahkan,kami pun tiba di dataran Bulang. Oleh Pemerintahan Orde Baru dataran luas yang berada di jantung hutan tropis bagian timur Sulawesi ini sejak 1992 dimasukkan dalam program transmigrasi. Kini dataran ini dihuni oleh ribuan Kepala Keluarga dari warga transmigrasi dan masyarakat luar lainnya.Seperti juga desa-desa transmigrasi lainnya, satuan pemukiman di sini menggunakan nama khas transmigrasi untuk desa mereka.
Seperti desa Suka Maju, Girimulyo, dan Wanasari. Desa yang paling padat adalah desa Bulan Jaya. Nama desa inilah yang banyak dikenal orang dan akhirnya mengubah sebutan Bulang menjadi Dataran Bulan.
Bulang adalah nama sungai, dalam bahasa Taa, Bulang berarti tempat pertemuan anak anak sungai. Seat menuju kampung tradisional Tau Taa Wana, dijelaskan oleh Mumi Aktivis Yayasan Merah Putih (YMP), Bahwa YMP yang telah mendampingi masyarakat adat Tau Taa Wana selama lebih dari 10 tahun. Pemberian nama lokal pada bentangan alam memiliki makna historis penting. Penggantian nama Bulang menjadi Bulan menurutnya adalah kesalahan fatal yang bisa mengaburkan sejarah suatu wilayah, apa lagi bagi Masyarakat Tau Taa Wana. (*)
sumber : Metrosulawesi Edisi Senin 20 November 2017 Hal 14
