Yayasan Merah Putih Yayasan Merah Putih
,Mencari keadilan bukan perkara gampang bagi masyarakat Podi, Masyarakat Pinapuan dan masyarakat Bualemo. Barbagai upaya untuk mendapatkan keadilan telah mereka lakukan. Mulai dari menolak dengan melakukan unjuk rasa, memblokir lokasi aktivitas perusahaan, hearing ke DPR hingga memper-karakan kasus pelanggaran perusahaan. Namun seluruh upaya untuk mencari keadilan terpatahkan oleh tebalnya tembok kekuasaan politik dan hukum di daerah ini
Semenjak pemerintah menerbitkan ijin pertambangan dan kelapa sawit di wilayah mereka, sejumlah dampak buruk akibat aktivitas perusahaan tersebut harus mereka alami. Masyarakat Desa Podi, Kabupaten Tojo Una-Una pernah mengalami gatal-gatal pada kulit sebab sumber air bersih mereka tercemar akibat aktivitas perusahaan tambang nikel PT Arthaindo Jaya Abadi yang beroperasi di wilayah desa mereka. Tak hanya itu, pengerukan yang dilakukan perusahaan pada area ketinggian menambah besar ancaman banjir di desa yang oleh pemerintah kabupaten di tetapkan sebagai wilayah rawan bencana alam. Bahkan di akhir aktivitasnya, perusahaan tersebut tidak melakukan reklamasi pasca tambang serta membiarkan kebun-kebun warga tertimbun material.
Sementara, masyarakat Desa Pinapuan di Kabupaten Banggai mengalami krisis air bersih akibat aktivitas perusahaan tambang nikel PT ASTIMA. Dimana mata air Dakolu yang menjadi sumber air bersih masyarakat Desa Pinapuan tertimbun oleh tumpukan material galian. Penimbunan material ini menyebabkan mata air tersebut tercemar dan berubah menjadi warna merah, bahkan jalur air bersih tersebut dijadikan tempat pembuangan oli bekas dan limbah sampah perusahaan.
Demikian dengan masyarakat Bualemo di Kabupaten Banggai. Sejak sosialisasi awal di Kantor Camat Buelamo tahun 2008, masyarakat menyatakan sikap penolakannya terhadap perkebunan sawit PT Wira Mas Permai. Ancaman akan kerusakan lingkungan dan memonopoli lahan produktif yang sangat luas pada akhirnya harus dialami masyarakat. Dimana pihak perusahaan menggusur lahan masyarakat yang sudah bersertifikat seluas 956 hektar.
Redaksi
