Kepala Bidang Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Tengah, Basir Tanase mengaku, program Kota Terpadu Mandiri (KTM) menjadi prioritas ditahun 2015. KTM sendiri merupakan wajah baru paradigma transmigrasi yang berorientasi pada perencanaan pembangunan, pemerataan penduduk, peningkatan kesejahteraan serta memacu pengembangan suatu daerah yang menjadi sasaran transmigrasi tersebut.
Basir pun mengklaim sulteng merupakan kawasan transmigrasi unggulan nasional. “Hanya di Sulteng paling banyak mendapat proyek, yaitu 5 KTM,” aku Basir saat Lokakarya di Poso 16/12, dengan tema Menyorot Penyelenggaraan Transmigrasi Kota Terpadu Mandiri di Sulawesi Tengah. KTM tersebut, lanjutnya, tersebar di 5 Kabupaten, yaitu, Kabupaten Buol, Kabupaten Tojo Una una, Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Morowali.
Namun demikian, Basir pun mengatakan, proyek KTM akan berjalan dengan baik apabila mendapat dukungan dari dinas lain, dan juga peran aktif masyarakat. Jika hal tersebut tidak dikerjasamakan, tentu tujuan dari KTM itu sendiri tidak akan terlaksana dengan baik. “Misalnya, jika berkaitan dengan pertanahan, pasti akan berurusan dengan Badan Pertanahan. Jika ada di proyeknya masuk dalam kawasan hutan, berurusan dengan Dinas Kehutanan,” jelas Basir. Dia menambahkan, kalau kawasannya mengandalkan pada pertanian dan perkebunan, pasti dinas terkait harus terlibat didalamnya.
Di Sulawesi Tengah, konsep pembangunan transmigrasi berorientasi pada pembangunan transmigrasi pola hemat lahan; pembangunan transmigrasi pola perikanan; dan pembangunan transmigrasi pada daerah tertinggal.
Selain proyek KTM yang merupakan bagian dari program transmigrasi nasional dan tersebar di 5 kabupaten di Sulteng, Disnakertrans sulteng mencatat sampai dengan tahun 2014, telah dibangun 211 pemukiman transmigrasi yang tersebar berada di 10 kabupaten dan 1 kota.
Dalam mempersiapkan sebuah kawasan transmigrasi, pemerintah provinsi akan mengkoordinasikan dengan pemerintah provinsi penyuplai transmigran, sehingga kadangkala terhambat pada tataran perencanaan. “Pada sisi lain, mungkin perencanaannya yang baik, tapi pelaksanaanya lagi yang mengalami kegagalan, sehingga KTM belum berjalan dengan maksimal. Untuk itu, di tahun 2015, kami berupaya memaksimalkan semua potensi yang ada, baik itu dari sisi perencanaan, sampai pada pelaksanan dilapangan, untuk mempercepat pembangunan KTM,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Transmigrasi Disnakertrans kabupaten Poso, juga mengakui kelemahan dalam mengatur program transmigrasi. “Ini (transmigrasi) berkaitan dengan perundingan 2 provinsi yang berbeda. Maka komunikasi dan komitmen menjadi sesuatu yang sangat penting. Koordinasi dari level pusat sampai ke daerah terkadang mengalami keterhambatan, sehingga informasi terkait program-program transmigrasi simpang siur didapatkan,” keluh M. Jamal. (Nurul)