Siaran Pers

Berangkat dari beberapa kebijakan daerah yang mendukung, peluang mendorong pengakuan hutan adat di Sulawesi Tengah saat ini sangat besar. Kebijakan tersebut diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Program dan rencana kerja Dinas Kehutanan (Dishut)Provinsi Sulawesi Tengah juga mengakomodir pengakuan hutan adat. Untuk mengidentifikasi potensi hutan adat di Sulawesi ...

Palu(15/8/2017),Sejumlah organisasi masyarakat sipil, komunitas adat bersama pemerintah daerah serta unit pelaksana tekhnis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyepakati menyusun Roadmap (Peta Jalan) untuk pengakuan dan penetapan hutan adat di Sulawesi Tengah, peta jalan ini dirumuskan dalam lokakarya penyusunan peta jalan hutan adat yang diselenggarakan oleh Yayasan Merah ...

“Bagaimana bisa terjadi sebuah perusahaan yang alamat kontaknya tidak jelas justru ditetapkan kategori Clear and Clean oleh pemerintah”. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah, harus meninjau kembali status Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Arthaindo Jaya ...

Jutaan Hektar Hutan Raib, Tidak Transparan, Perhutanan Sosial Terancam, Hak Masyarakat Adat Tak Terlindungi Jakarta, 4 Mei 2017 – Sedikitnya 2,7 juta hektar hutan alam primer dan lahan gambut atau setara dengan 5 kali luas Pulau Bali raib selama enam tahun pelaksanaan kebijakan penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata ...

Jakarta, 28 Desember 2016: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) membuka Rapat Kerja Teknis Hutan Adat Tahun 2016 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Hotel Santika Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian LHK, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan ...

Negara hadir melindungi nilai-nilai asli bangsa Indonesia. Negara juga hadir untuk berpihak kepada masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat. Tekad tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo sebagai pengakuan terhadap hak masyarakat adat dalam mengelola hutan secara administratif. “Kita semua mengetahui bahwa sejak dulu masyarakat hukum adat sudah mampu mengelola hutan adat secara ...

Jakarta, 5/122016,Pemerintah harus segera menetapankan hutan adat. Selain sebagai perwujudan komitmen hadirnya negara bagi masyarakat hukum adat. Penetapan hutan adat juga menjadi sokongan bagi komitmen Presiden Jokowi dalam menuntaskan target 12,7 juta hektar hutan untuk rakyat dalam program Nawacita-nya. Tuntutan ini disampaikan oleh perwakilan Masyarakat hukum adat Marga Serampas, Ammatoa ...

Siaran Pers Jakarta , 16 Agustus 2016 – Sehari sebelum peringatan Hari Kemerdakaan RI, tiga wakil masyarakat dari Marga Serampas Jambi, Amatoa Kajang Sulawesi Selatan, dan Wana Posangke Sulawesi Tengah mendatangi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menerima penghargaan Wana Lestari tahun 2016. Ketiga masyarakat tersebut mendapatkan penghargaan Wana ...

Ditulis dan dipersiapkan oleh: Azmi Sirajuddin dan Nirzam1 KATUMPUA (Koalisi Aksi Masyarakat Tepian Hutan Sulawesi Tengah) Yayasan Merah Putih (YMP)1 Masalah Pokok Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Bayang terletak di Desa Rerang, Kecamatan Damsol (kini Dampelas), Kabupaten Donggala. Proyek UPT ini mulai dibuka pada tahun 2004 oleh pemerintah pusat, provinsi dan ...

“Politically Important Palm Oil Producer Pledges No Deforestation, Creating Potential for Sweeping Change by Indonesian Government” In the midst of Southeast Asia’s haze crisis, Astra Agro Lestari, Indonesia’s second largest palm oil grower, announced a strong policy to protect forests, local communities, and prohibit burning throughout its supply chain. AAL ...