Berita

EMPAT KATA

Donggala, 9 April 2020. Bekerja, di rumah saja. Demikian kesimpulan rapat Akhir Maret 2020 untuk meminimalkan resiko COVID 19. Pekerjaan sebagai pendamping lapangan yang agenda kerjanya 75 % di lapangan membuat saya memutar otak – apa yang bisa kuperbuat dengan kondisi ini? Kamu tulis pengalamanmu dan nanti kita refleksikan, ungkap ...

Read More »

Menyentuh Sejak Awal, Agar Menyatu

Secara penampakan, memang di pesisir banyak perahu yang terlihat. Namun apa yang anda lihat perahu-perahu itu sebenarnya sudah tua dengan kualitas banyak tambalannya. Memang dari luar kelihatan baru – itu hanya pengaruh cat-nya saja, ungkap Basri nelayan Salumbone. Sejak gempa akhir September 2018, perahu nelayan – banyak yang tertelan tsunami ...

Read More »

Menangani Korban Bencana, ada Prosedurnya

Bencana alam 28 September 2018 menjadikan masyarakat menyadari akan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bencana. Bencana 28 September memberi pelajaran penting bahwa ‘keselamatan nyawa’ lebih utama dibanding materi. Intinya itu menyelamatkan diri kita terlebih dahulu sebelum menyelamatkan orang lain seperti yang di sampaikan oleh Indah A. Gafar (PMII) saat memberi ...

Read More »

Pola Ruang Untuk Tau Taa Wana

Palu, 26 Desember 2019. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk masyarakat pingiran agar tidak tereliminasi dalam politik ruang? Partisipasi masyarakat didorong keikutsertaanya agar tidak terpinggirkan seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri PU Nomor 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat menjadi tolak ukur mengenai ...

Read More »

KMPB Salumbone Upaya Menyelamatkan Kampung

Donggala, 17/12/19. Sepatutnya desa-desa yang berada digaris atau terpapar ancaman bencana alam tinggi, berusaha untuk meningkatkan kapasitasnya, baik secara kelembagaan, sistem, peralatan dan utamanya sumber daya manusianya. Peristiwa bencana alam setahun lalu hendaknya bisa dijadikan pelajaran berharga agar dimasa akan datang, setiap masyarakat, utamanya desa (sebagai otonomi) mampu beradaptasi dengan ...

Read More »

Relasi Kuasa dan Peluang Korupsi Tambang

Palu, 15/11/2019. Hasil Penelitian Transparency International Indonesia (TII) di tahun 2017 dan 2018 menemukan bahwa izin tambang (di Sulawesi Tengah) adalah izin yang beresiko korupsi tinggi. Demikian kata Erni Ardianti, peneliti TII saat memaparkan hasil studinya dalam diskusi terarah (FGD) bertajuk Pemberian Izin Tambang Melalui Lelang di Sulawesi Tengah pada ...

Read More »

Sub-direktorat Komunitas Adat, Pintu Percepatan Pendidikan Adat

Jakarta, 6 November 2019. Terdapat 714 Suku bangsa di Indonesia, dan Lebih dari 1.100 Bahasa, Fakta ini paling tidak pernah disebutkan Jokowi saat Depat Capres Maret 2019 lalu. Akan keberagaman masyarakat adat yang umumnya bertempat tinggal di sekitar dan didalam hutan, di wilayah pesisir tapi jauh dari akses dan minim ...

Read More »

BLUD – Jangan Mencari Keuntungan

Palu, 31/10/2019. Kesatuan Pengelolaan Kawasan Hutan (KPH) Dampelas Tinombo bersama para pihak bertemu dalam satu forum membahas kesiapan KPH Dampelas Tinombo untuk menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dikawasan hutan Dampelas Tinombo. Kegiatan bertajuk “Persiapan Pembentukan BLUD Kesatuan Pengelolaan Hutan Dampelas Tinombo” pada 31 Oktober ini dihadiri oleh berbagai pihak, ...

Read More »

Janji Huntap

     Palu, 30/10/19, Ratusan rumah rata dengan tanah di pesisir Desa Loli Saluran hancur akibat gempa dan tsunami menimpah desa ini 28 September tahun lalu. Hanya sebagian yang mendapat Huntara, sebagian besar masih tinggal di tenda-tenda pesisir. Dan janji pembangunan Huntap (Hunian tetap) sampai sekarang tidak kelihatan pembangunannya, ungkap ...

Read More »

Sulteng Butuh Pemimpin Pro Lingkungan dan Berwawasan Ekologis

Palu, (24/10/2019). Ir. Tri Widayati, M.T (Kasubdit Adaptasi Ekologi Buatan, Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), mengharapkan dimasa mendatang Sulawesi Tengah memiliki sosok pemimpin yang pro lingkungan dan berwawasan ekologis. “Perlu, perlu sekali (pemimpin pro lingkungan). Karena yang namanya non parti stakeholder itu termasuk juga pemerintah daerah ...

Read More »