Berita

Palu (1 Juni 2015), Untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan Sekolah Lipu, Direktoriat Pembinaan Pendidikan Khusus-Layanan Khusus memberikan bantuan kepada Sekolah Lipu, pada sosialisasi bantuan sosial (Bansos) yang berlangsung di Desa Taronggo, Kecamatan Bungku Utara Kab. Morowali Utara. UPTD Dinas Pendidikan Kab. Morowali Utara Kecamatan Bungku Utara, PB. Balambau, S.Pd. dalam ...

Palu Utara (30/5/15),Dialog yang bertema “Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) Sebagai Landasan Memperbaiki Tata Kelola Hutan dan Lahan di Sulawesi Tengah” yang dilaksanakan Yayasan Merah Putih (YMP) Kota Palu di Ruang Polibu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng), Kamis (28 Mei 2015). Bunga Elim Somba, Asisten II Bidang ekonomi ...

Palu (30/5/15), Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah telah berupaya menerapkan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) di Sulawesi Tengah, dan berkomitmen untuk terus mengoptimalkan informasi geospasial dari sisi kelembagaan, infrasturktur, sumber daya manusia dan kebijakan sehingga informasi geospasial di Sulawesi Tengah dapat dipertanggung jawabkan, mudah dan bebas di akses serta dimanfaatkan ...

Untuk mendapatkan keadilan dan supremasi hukum, siang tadi, Front Rakyat Advokasi Sawit (FRAS) menggelar aksi di depan Mapolda dan Kejati Sulteng. Aksi tersebut merupakan buntut dari ketidak jelasan status tersangka yang ditetapkan Polres Banggai kepada Murad Husain empat Tahun lalu, 31 Desember 2009. Kasus yang disangkakan kepada Murad terkait perkebunan ...

Palu (30/4/15), Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berjanji akan mengkaji konsep “karbon sosial” yang digagas oleh organisasi masyaakat sipil di Sulawesi Tengah. Dalam diskusi pembelajaran dan pertukaran pengalaman REDD+ Sulawesi Tengah yang dilaksanakan oleh Pemprov Sulteng bekerjasama dengan UNDP, Kementrian LHK dan Hatfield Indonesia di Palu, Rabu 28 Oktober 2015,  ...

Morowali Utara (25/4/15), Perwakilan Masyarakat Adat Wana Posangke menyerahkan usulan penetapan wilayah adat kepada Bupati Morowali Utara, di kantor bupati Morowali Utara, di Kolonodale pada 7 April silam. Usulan tersebut disertai peta wilayah adat Wana Posangke hasil pemetaan partisipatif untuk ditetapkan sebagai wilayah adat yang merupakan prasyarat dalam pengakuan hutan ...

“ Pangale (hutan) Pompalivu tidak boleh dibuka untuk keperluan apapun, pompalivu itu sumber penghidupan kami, disitu tempat kami mengambil bahan makanan, obat-obatan dan keperluan hidup kami lainnya”.  ujar Sofyan warga lipu (kampung) Sumbol. Hal tersebut diungkapkan Sofyan atau yang biasa di panggil Apa Imel saat mengikuti “Lokakarya Pengelolaan Hutan Adat ...

“Ketersediaan Informasi Geografi yang akurat pada satu peta rujukan, dapat mewujudkan pengambilan keputusan yang lebih efisien, efektif dan komunikatif,” Sora Lukito “Perbedaan peta rujukan kawasan hutan antara BKSDA Sulawesi Tengah dengan BPKH Wilayah XVI Palu,membingungkan pihak penyidik Polda Sulteng saat menyidik kasus pertambangan GRP di dalam Cagar Alam Morowali” jelas Azmi ...

Satu peta rujukan, dimaknai dengan satu referensi, satu standarisasi,satu database, dan satu geoportal. Satu referensi, artinya semua sektoral baik pemerintah maupun swasta dalam penggunaan peta harus mengacu pada tiga hal. Pertama, menjadikan Informasi Geospasial Dasar (IGD) sebagai satu sumber rujukan dalam pembangunan informasi geospasial tematik. IGD ini, berupa Kerangka Geodesi, Peta ...

Kesepakatan LoI antara pemerintah Indonesia dengan Norwegia pada tahun 2009, dipandang sebagai pintu masuk skema REDD+ di Indonesia. Sekaligus, komitmen moratorium penebangan hutan Indonesia selama 2 tahun. Apalagi, waktu itu, jargon Presiden SBY ke negara-negara pendonor tentang kemampuan Indonesia menurunkan emisi 26% dengan sumber daya sendiri, menjelang tahun 2020.