Berita

Menjaga TNLL Adalah Tanggung Jawab Semua Pihak

Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) ditetapkan sebagai taman nasional pada Tahun 1999 melalui keputusan kementrian kehutanan. Sebelum itu, kawasan tersebut sudah menjadi cagar biosfer pada Tahun 1977 oleh UNESCO, dimana kawasan tersebut menyimpan keanekaragaman flora dan fauna khas Sulawesi. Olehnya, perlindungan taman nasional perlu menjadi perhatian khusus untuk menjaga keanekaragaman ...

Read More »

Mengenal SIMPPOK Gender

Palu (6/2/14), Apakah kinerja lembaga sudah berperspektif gender? Bagaimana upaya pengintegrasian kesetaraan gender dalam program kerjasama Mitra RFN? Untuk menjawab pertanyaan ini, Semarak Cerlang Nusa Consultancy, Research and Education for Transformation (SCN CREST) sebuah lembaga konsultasi yang berbasis di Bogor memfasilitasi proses Gender Baseline Study. Salah satu bentuk kegiatannya berupa ...

Read More »

Gara- gara Menculik Warga, Balai TNLL di Ghivu

(Palu,28-1-2015), Sekitar 700 warga desa Dongi-dongi Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi mendatangi Balai Taman Nasional Lore Lindu (TNLL). Maksud kedatangan warga adalah untuk menuntut pihak Balai TNLL memberikan sangsi kepada anggotanya yang telah menculik warga Dongi-dongi. Sebanyak 13 warga dibawa oleh pegawai balai TNLL. Peristiwa itu terjadi pada hari Senin (27/1), ...

Read More »

Warga Tipo Bersikukuh Menolak Galian C

Masyarakat Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu menolak rencana pengerukan material pasir oleh Perusahaan Daerah (Perusda). Penolakan tersebut disampaikan oleh warga, kemarin (21/01) dalam pertemuan yang dimediasi oleh pemerintah Palu. Sebagaimana yang diberitakan di media cetak lokal bahwa pengambilan material tersebut digunakan untuk penimbunan lokasi rencana reklamasi pantai.

Read More »

Masyarakat Korban Tambang Mendatangi DPRD Provinsi

Masyarakat Podi berbondong-bondong mendatangi kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dalam rangka menolak tambang. Kedatangan masyarakat Podi tersebut adalah yang kesekian kali setelah sebelumnya juga mendatangi Kantor Gubernur Sulteng, Mapolda Sulteng, dan Dinas Kehutanan Sulteng. Upaya ini dilakukan karena keresahan masyarakat atas aktivitas eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) PT AJA di ...

Read More »

Tim Investigasi ‘Siluman’ Pemprov Sulteng di Podi

(Palu,08/10), Front Penyelamat Kedaulatan Rakyat melakukan demonstrasi atas aktivitas pertambangan PT AJA. Aksi damai tersebut merupakan buntut atas janji yang diutarakan pemerintah provinsi yang tak kunjung direalisasi, dimana pemprov akan membentuk tim investigasi atas pelanggaran kejahatan lingkungan yang dilakukan PT AJA di Desa Podi, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-una. Aksi ...

Read More »

Advokasi Sebagai Alat Perjuangan

(Palu, 6 Oktober 2013), Devisi Simpul Belajar Advokasi Kampung (SIBAK) Yayasan Merah Putih membuat Pelatihan Dasar Advokasi dan Investigasi Hutan dengan tema “Advokasi Hutan untuk Penyelamatan Sumber-sumber Penghidupan Rakyat”. Pelatihan yang dilaksanakan di Palu selama 3 hari (03-05 Oktober 2013) diikuti oleh 15 orang dari 3 Kabupaten, yaitu kabupaten Banggai, ...

Read More »

BRWA Dorong Implementasi Hutan Adat di Sulteng

Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) meggelar dialog publik dengan tema “mendorong Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012, tentang Hutan Adat. Kegiatan yang dilaksanakan di Taman Budaya, diikuti oleh komunitas masyarakat adat di Palu, Donggala, Sigi dan juga Poso. Dalam kesempatan tersebut hadir nara sumber yaitu, Kadis Kehutanan Sulteng ...

Read More »

Aksi Pendudukan Rakyat Podi Membuat Perusahaan Angkat Kaki

YMP News – Palu. Aksi protes masyarakat Desa Podi Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una Una, terhadap aktivitas Arthaindo Jaya Abadi menggali biji besi, berlanjut untuk kesekian kalinya. Hari Jumat tanggal 26 Juli 2013, tepat pukul 3 sore, masyarakat yang berjumlah lebih dari 100 orang turun ke jalan. Mereka bergerak menuju ...

Read More »

Pimpinan Perusahaan Hilang, Ganti Rugi Lahan Tidak Jelas

Lagi-lagi praktek eksploitasi Sumber Daya Alam menjadi rutinitas yang tidak ada penyelesaiannya. Pasalnya, baik pemerintah maupun pihak perusahaan belum memberikan titik terang terkait ganti rugi lahan yang dijadikan area pertambangan.

Read More »