Berita

Palu (30/4/15), Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berjanji akan mengkaji konsep “karbon sosial” yang digagas oleh organisasi masyaakat sipil di Sulawesi Tengah. Dalam diskusi pembelajaran dan pertukaran pengalaman REDD+ Sulawesi Tengah yang dilaksanakan oleh Pemprov Sulteng bekerjasama dengan UNDP, Kementrian LHK dan Hatfield Indonesia di Palu, Rabu 28 Oktober 2015,  ...

Morowali Utara (25/4/15), Perwakilan Masyarakat Adat Wana Posangke menyerahkan usulan penetapan wilayah adat kepada Bupati Morowali Utara, di kantor bupati Morowali Utara, di Kolonodale pada 7 April silam. Usulan tersebut disertai peta wilayah adat Wana Posangke hasil pemetaan partisipatif untuk ditetapkan sebagai wilayah adat yang merupakan prasyarat dalam pengakuan hutan ...

“ Pangale (hutan) Pompalivu tidak boleh dibuka untuk keperluan apapun, pompalivu itu sumber penghidupan kami, disitu tempat kami mengambil bahan makanan, obat-obatan dan keperluan hidup kami lainnya”.  ujar Sofyan warga lipu (kampung) Sumbol. Hal tersebut diungkapkan Sofyan atau yang biasa di panggil Apa Imel saat mengikuti “Lokakarya Pengelolaan Hutan Adat ...

“Ketersediaan Informasi Geografi yang akurat pada satu peta rujukan, dapat mewujudkan pengambilan keputusan yang lebih efisien, efektif dan komunikatif,” Sora Lukito “Perbedaan peta rujukan kawasan hutan antara BKSDA Sulawesi Tengah dengan BPKH Wilayah XVI Palu,membingungkan pihak penyidik Polda Sulteng saat menyidik kasus pertambangan GRP di dalam Cagar Alam Morowali” jelas Azmi ...

Satu peta rujukan, dimaknai dengan satu referensi, satu standarisasi,satu database, dan satu geoportal. Satu referensi, artinya semua sektoral baik pemerintah maupun swasta dalam penggunaan peta harus mengacu pada tiga hal. Pertama, menjadikan Informasi Geospasial Dasar (IGD) sebagai satu sumber rujukan dalam pembangunan informasi geospasial tematik. IGD ini, berupa Kerangka Geodesi, Peta ...

Kesepakatan LoI antara pemerintah Indonesia dengan Norwegia pada tahun 2009, dipandang sebagai pintu masuk skema REDD+ di Indonesia. Sekaligus, komitmen moratorium penebangan hutan Indonesia selama 2 tahun. Apalagi, waktu itu, jargon Presiden SBY ke negara-negara pendonor tentang kemampuan Indonesia menurunkan emisi 26% dengan sumber daya sendiri, menjelang tahun 2020.

Pemerintah Desa Podi menyampaikan kepada Aliansi Rakyat Peduli Lingkungan bahwa warga Podi kini tidak berani memandikan jenazah kerabatnya dengan menggunakan air sungai Kave Kai. Hal ini dipicu oleh kejadian massal gatal-gatal yang menimpa 60 orang warga setempat sejak sepekan terakhir. Menurut pemerintah desa setempat dan warga yang mengalami gatal-gatal, mereka ...

Palu-Relawan Orang dan Alam (ROA) Sulawesi Tengah, mengatakan bahwa Kebocoran yang terjadi di Sulteng dapat dikatakan Terstruktur, Sistematis dan Masif. Pernyataan ini dikeluarkan setelah Devisi Riset dan Kampanye ROA melakukan pengamatan dikurun waktu Bulan Februari sampai dengan Agustus 2014, dan mendapatkan temuan “kebocoran” dari iuran yang wajib dibayar oleh pihak ...

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 522/330/Dishutda – G.ST/2012 tentang 5 (lima) Kabupaten Prioritas Lokasi Demonstration Activities (DA) REDD+ Sulawesi Tengah yang dikeluarkan pada tanggal 8 Mei 2012 oleh Gubernur Longki Djanggola, menjadi mandul dihadapan Bupati Tojo Una-Una, Damsyik Ladjalani. Hal ini dibuktikan dengan kokohnya Bupati Tojo Una-Una tersebut mempertahankan ...

Rencana penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 3% di sektor kehutanan dari rata-rata nasional seperti yang dijanjikan oleh Gubernur Sulteng, Longki Djanggola, mustahil diwujudkan. Karena, komitmen politik yang diungkapkan di COP 17 di Durban, Afrika Selatan, setahun yang lalu, hingga hari ini tidak dibarengi dengan konsistensi perbaikan tata kelola hutan. ...