Berita

179 Tenaga Kerja di PHK Tanpa Pesangon

(Banggai 4-07-2015), Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan PT.WMP terhadap 179 tenaga kerja di Desa Longkoga Barat dan Desa Toiba Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai, kini masyarakat berinisiatif melakukan gugatan ke Peradilan Hubungan Industrial. Syamsul Bahri Panigoro mengungkapkan, PT. WMP merupakan salah satu anak perusahaan group Kencana milik keluarga Henri ...

Read More »

Akutansi Perusahaan Rugikan Masyarakat

(Palu, 1 Juli 2015), Selama 2 tahun beroperasi PT.ASU/ASTIMA sudah 48 kali melakukan pengapalan, rata-rata pada setiap pengapalan memuat 5.000 ton nikel. Harga rata-rata nikel pada tahun 2011 US 18.296/ton dengan biaya produksi US 730,6, tahun 2012 harganya US 13.552 dengan biaya produksi 802,8 sebagaimana yang dilansir Internal Magazine pada Juli ...

Read More »

PT. Arthaindo Jaya Abadi Diminta Hadiri Sidang

Palu 30/6/2015, Kelompok masyarakat (Class Members) Desa Podi, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una, yang mengajukan surat gugatan dalam bentuk Class Actionterhadap PT. Arthaindo Jaya Abadi, saat ini mempersiapkan diri mengikuti sidang ketiga di Pengadilan Negeri Klas 1B Poso, yang dilaksanakan 8 Juli 2015 mendatang. Hal itu diungkapkan Co Program SIBAK Wilayah Tojo Una-una, ...

Read More »

One Map Policy Mempercepat Perluasan Wilayah Kelola Rakyat

Palu (23 Juni 2015), Pada tahun 2015 ini, pemerintah mencanangkan distribusi lahan seluas sembilan juta hektar dan mengalokasikan hutan minimal 12,7 juta hektar buat rakyat. Guna mempercepat perluasan wilayah kelola rakyat dan pengakuan hutan adat ini perlu dibangun kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah,  dan masyarakat sipil, ungkap Kiki ...

Read More »

Redd+ Bukan Landasan Utama Penyelamatan Hutan Global

Palu (22/6/2015), Belum lama ini skema pembiayaan dan teknis pelaksanaan Redd+ telah disepakati para delegasi di pertemuan tengah tahunan perubahan iklim di Bonn Jerman. Kesepakatan itu dipandang sebagai sukses terbaik dalam putaran forum negosiasi perubahan iklim setelah 10 tahun terkatung-katung (baca http://www.redd-monitor.org; http://blog.cifor.org; dan http://www.rtcc.org, diunduh Juni 2015). Kerangka kerja tersebut ...

Read More »

Skolah Lipu bukan sekedar belajar Calistung

Morowali Utara (9/6/15),Sebanyak lima layanan Skola Lipu yang didampingi Yayasan Merah Putih (YMP), di Kabupaten Morowali Utara letaknya di lipu Salisarao, Viautiro, Sumbol, Kondo dan Marisa, saat ini Lipu Salisarao lah yang menjadi percontohan Skola Lipu yang ada di Desa Taronggo, Kecamatan Bungku Utara. Koordinator Program Skola Lipu Abd. Ghofur ...

Read More »

Direktoriat Pembinaan Pendidikan Khusus-Layanan Khusus, Kemendikdasmen Bantu Skola Lipu

Palu (1 Juni 2015), Untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan Sekolah Lipu, Direktoriat Pembinaan Pendidikan Khusus-Layanan Khusus memberikan bantuan kepada Sekolah Lipu, pada sosialisasi bantuan sosial (Bansos) yang berlangsung di Desa Taronggo, Kecamatan Bungku Utara Kab. Morowali Utara. UPTD Dinas Pendidikan Kab. Morowali Utara Kecamatan Bungku Utara, PB. Balambau, S.Pd. dalam ...

Read More »

Menuju One Map Policy – Pembentukan Tim, Pentingkah?

Palu Utara (30/5/15),Dialog yang bertema “Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) Sebagai Landasan Memperbaiki Tata Kelola Hutan dan Lahan di Sulawesi Tengah” yang dilaksanakan Yayasan Merah Putih (YMP) Kota Palu di Ruang Polibu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng), Kamis (28 Mei 2015). Bunga Elim Somba, Asisten II Bidang ekonomi ...

Read More »

Pemprov Sulteng Dukung One Map Policy

Palu (30/5/15), Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah telah berupaya menerapkan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) di Sulawesi Tengah, dan berkomitmen untuk terus mengoptimalkan informasi geospasial dari sisi kelembagaan, infrasturktur, sumber daya manusia dan kebijakan sehingga informasi geospasial di Sulawesi Tengah dapat dipertanggung jawabkan, mudah dan bebas di akses serta dimanfaatkan ...

Read More »

Fras Menuntut Kejelasan Status Hukum Murad Husain

Untuk mendapatkan keadilan dan supremasi hukum, siang tadi, Front Rakyat Advokasi Sawit (FRAS) menggelar aksi di depan Mapolda dan Kejati Sulteng. Aksi tersebut merupakan buntut dari ketidak jelasan status tersangka yang ditetapkan Polres Banggai kepada Murad Husain empat Tahun lalu, 31 Desember 2009. Kasus yang disangkakan kepada Murad terkait perkebunan ...

Read More »