Berita

Penyelenggaraan Hutan Desa, Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

(Donggala, 3/8/15), Hutan desa merupakan salah satu skema pemberdayaan masyarakat desa yang bersentuhan dan memiliki interaksi dengan kawasan hutan, yang kemudian dimanfaatkan dalam peraturan Mentri Kehutanan tahun 2014 No.89. Menurut Edy Wicaksono (koordinator Community Base Forest Management YMP), Pengelolaan Hutan desa bukan semata-mata berorentasi soal ekonomi tapi juga unsur lingkungan ...

Read More »

Bupati Tojo Una-Una Cabut IUP PT AJA

(Ampana, 3 Agustus 2015),Dalam lanjutan sidang mediasi antara warga Podi sebagai penggugat dan Bupati Tojo Una-Una sebagai tergugat di Pengadilan Negeri Poso tanggal 29 Juli 2015, perwakilan Bupati menyampaikan bahwa Bupati Tojo Una-Una akan segera mencabut IUP milik PT AJA. Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan oleh Bupati kepada perusahaan ...

Read More »

Warga Takibangke Bentuk Kelompok Pengawas Lingkungan

(Ampana, 25 Juli 2015), Tak menginginkan adanya penebangan liar dan perusakan hutan,masyarakat Desa Takibangke Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una telah membentuk Kelompok Pengawas Lingkungan yang berfungsi mengawasi lingkungan dan mengawasi aktivitas penebangan hutan melalui forum Foccus Group Discusse (FGD). Menurut Sir Leyf Evan Cryf, metode FGD dilakukan agar partisipasi warga ditumbuhkan. Dari beberapa ...

Read More »

Mengintegrasikan Perspektif Gender Dalam Bidang SDA

(Palu 10/7/2015), Forum diskusi bertema ‘Menggagas Integrasi Perspektif Gender dalam Isu Program Sumber Daya Alam (SDA)’ yang diinisiasi Lingkar Belajar Untuk (LIBU) Perempuan bertujuan agar perspektif Gender dapat diintegrasikan dalam setiap program NGO yang bekerja di bidang Sumber Daya Alam. Menurut Dewi Rana Amir (Direktur LIBU Perempuan), sangat penting untuk ...

Read More »

Gubernur Sulteng Mencabut Izin Lingkungan PT AJA

(Palu, 9 Juli 2015),Gubernur Sulawesi Tengah sebagai salah satu pihak tergugat dalam gugatan ClassAction Warga Podi atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh PT AJA di Desa Podi, memutuskan mencabut Izin Lingkungan yang sebelumnya telah diberikan kepada PT.AJA pada tahun 2012, melalui Keputusan Gubernur nomor 660.1/658/BLHD-G.ST/2012. Hal tersebut disampaikan oleh Kuasa Hukum Gubernur Sulteng ...

Read More »

Pengarusutamaan Gender, sesuatu yang Urgen

(Palu 7/7/2015), Pengarusutamaan Gender (PUG) dianggap sangat penting untuk diterapkan dalam kerja-kerja Lembaga Swadaya Mayarakat (LSM). Hal itu disampaikan Arimbi Heroeputripada lokakarya yang bertemakan Pengarusutamaan Gender Dalam Kebijakan Organisasi, yang dilaksanakan 3-4 Juli 2015 di Hotel Jazz Palu. Kegiatan yang diinisiasi oleh Yayasan Merah Putih (YMP) dimaksudkan agar pemahaman staff mengenai perspektif ...

Read More »

179 Tenaga Kerja di PHK Tanpa Pesangon

(Banggai 4-07-2015), Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan PT.WMP terhadap 179 tenaga kerja di Desa Longkoga Barat dan Desa Toiba Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai, kini masyarakat berinisiatif melakukan gugatan ke Peradilan Hubungan Industrial. Syamsul Bahri Panigoro mengungkapkan, PT. WMP merupakan salah satu anak perusahaan group Kencana milik keluarga Henri ...

Read More »

Akutansi Perusahaan Rugikan Masyarakat

(Palu, 1 Juli 2015), Selama 2 tahun beroperasi PT.ASU/ASTIMA sudah 48 kali melakukan pengapalan, rata-rata pada setiap pengapalan memuat 5.000 ton nikel. Harga rata-rata nikel pada tahun 2011 US 18.296/ton dengan biaya produksi US 730,6, tahun 2012 harganya US 13.552 dengan biaya produksi 802,8 sebagaimana yang dilansir Internal Magazine pada Juli ...

Read More »

PT. Arthaindo Jaya Abadi Diminta Hadiri Sidang

Palu 30/6/2015, Kelompok masyarakat (Class Members) Desa Podi, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una, yang mengajukan surat gugatan dalam bentuk Class Actionterhadap PT. Arthaindo Jaya Abadi, saat ini mempersiapkan diri mengikuti sidang ketiga di Pengadilan Negeri Klas 1B Poso, yang dilaksanakan 8 Juli 2015 mendatang. Hal itu diungkapkan Co Program SIBAK Wilayah Tojo Una-una, ...

Read More »

One Map Policy Mempercepat Perluasan Wilayah Kelola Rakyat

Palu (23 Juni 2015), Pada tahun 2015 ini, pemerintah mencanangkan distribusi lahan seluas sembilan juta hektar dan mengalokasikan hutan minimal 12,7 juta hektar buat rakyat. Guna mempercepat perluasan wilayah kelola rakyat dan pengakuan hutan adat ini perlu dibangun kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah,  dan masyarakat sipil, ungkap Kiki ...

Read More »