Berita

Wilayah adat wana posangke siap di tetapkan !

(Morowali, 28/8/2015),Putusan MK No 35/PUU/X/2012 yang memberikan  ruang dan mengembalikan hak masyarakat hukum adat atas tanah adat termasuk hutan adat disambut komunitas masyarakat adat di Indonesia sebagai capaian besar atas perjuangan panjang masyarakat adat untuk di akui keberadaannya. Namun, hal ini  tidak menjadi akhir dari perjuangan masyarakat adat di Indonesia ...

Read More »

Kementerian LHK Verifikasi 3 Calon Hutan Desa di Sulteng

(Palu,28/8/2015), Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan verifikasi terhadap 3 calon areal kerja hutan desa di Sulawesi Tengah, antara lain hutan Desa Balean di Kabupaten Banggai, hutan Desa Kajulangko di Kabupaten Tojo Una-una dan hutan Desa Lampo di Kabupaten Dongala, verifikasi ini merespon usulan 3 Bupati di daerah tersebut ...

Read More »

Analisis Sosial Dibutuhkan Dalam Kerja-kerja Lapangan

Palu (24-08-2015), Dalam melakukan kerja-kerja lapangan perlu adanya analisis sosial di masyarakat. Analisis sosial berguna untuk memetakan persoalan yang terjadi pada masyarakat khususnya yang terkait masalah struktural yang membuat masyarakat terpingkirkan. Untuk maksud tersebut tentu saja penggalian data lapanagan menjadi bahan baku yang harus ada. Data lapangan menurut H Nasir ...

Read More »

Peliknya Kehidupan ditengah Kemerdekaan

(Palu, 18/8/15), Merdeka, merdeka, merdeka.  17 Agustus 1945 tepat dibacakannya proklamasi kemerdekaan oleh Ir. Soekarno, presiden pertama Indonesia yang berhasil membuka jalan kesejahtraan warga Negara Republik Indonesia. Kini tepat 17 Agustus 2015 genap sudah usia 70 tahun Indonesia merdeka, terbebas dari penjajahan dan ketidakberdayaan. Namun apakah arti kemerdekaan itu sama ...

Read More »

Limbah Industri Nikel Cemari Sumber Air Pinapuan

Banggai (14-08-2015), Lembaga Koalisi Masyarakat Tepian Hutan bersama Lingkar Gerakan Rakyat Banggai, tengah menyiapkan gugatan sengketa lingkungan hidup terhadap PT. ASU/ASTIMA yang mengelolah Sumber Daya Alam (SDA) nikel di Desa Pinapuan, Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai. Gugatan terhadap perusahaan nikel yang dikelola PT.ASU/ASTIMA sejak   adanya temuan limbah industri yang mencemari air ...

Read More »

Logo YMP, Memang Beda

(Palu, 11/8/15), Pemuatan berita di media online  berbeda dengan media cetak. Di media online  ‘diwajibkan’ ada gambar untuk menarik perhatian pembaca.  Namun ketidakhatian memasang gambar bisa membuat keberatan pemilik gambar. Pemasangan logo (gambar) YMP dalam berita di http://www.metrosulawesi.com namun isinya subjeknya adalah  LSM Merah Putih. Berawal dari telusuran dan temuan ...

Read More »

Warga Lampo Berswadaya Bangun “Bantaya”

( Donggala, 7 Agustus 2015), Warga RT II Salubalimbi Desa Lampo membangun tempat pertemuan atau yang dalam bahasa setempat mereka sebut Bantaya  secara swadaya. Warga menggunakan lokasi yang berada di sekitar mushola yang oleh pemiliknya dipinjamkan untuk pembangunan bantaya, proses pengerjaannya pun dilakukan secara bergotong royong. Desa Lampo merupakan salah ...

Read More »

Permen Agraria RI No. 9/2015, Pemanis Kebijakan

(Palu, 6/8/15) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 tahun 2015 tentang Tata cara penetapan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu,  oleh Dr. R Muh Hatta Tambubolon, SH,MH dinilai hanya sebagai pemanis kebijakan saja bila dilihat dari subtansi ...

Read More »

LPHD Kajulangko Kantongi Berkas Usulan Hutan Desa

(Ampana, 5-8-15), Skema perhutanan sosial yang sebelumnya diusulkan oleh masyarakat Desa Kajulangko Kecamatan Ampana Tete Kab. Tojo Una-Una kepada Pemerintah Kabupaten, kini telah mencapai hasil. Dokumen kelengkapan berkas usulan Hutan Desa yang meliputi pernyataan Bupati Tojo Una Una tentang kepastian bahwa lokasi yang diusulkan tidak direncanakan untuk kegiatan di luar ...

Read More »

Penyelenggaraan Hutan Desa, Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

(Donggala, 3/8/15), Hutan desa merupakan salah satu skema pemberdayaan masyarakat desa yang bersentuhan dan memiliki interaksi dengan kawasan hutan, yang kemudian dimanfaatkan dalam peraturan Mentri Kehutanan tahun 2014 No.89. Menurut Edy Wicaksono (koordinator Community Base Forest Management YMP), Pengelolaan Hutan desa bukan semata-mata berorentasi soal ekonomi tapi juga unsur lingkungan ...

Read More »