Menuju One Map Policy – Pembentukan Tim, Pentingkah?

Palu Utara (30/5/15),Dialog yang bertema “Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) Sebagai Landasan Memperbaiki Tata Kelola Hutan dan Lahan di Sulawesi Tengah” yang dilaksanakan Yayasan Merah Putih (YMP) Kota Palu di Ruang Polibu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng), Kamis (28 Mei 2015). Bunga Elim Somba, Asisten II Bidang ekonomi Pemprov Sulteng yang membuka kegiatan tersebut mengatakan pentingnya dialog agar One Map Policy betul-betul dapat dikaji dengan baik. Ia berharap nantinya ketersedian informasi geospasial itu akurat dan terpercaya sehingga meningkatkan pengambilan keputusan yang lebih efisien dan efektif dalam berbagai hal, baik dalam bidang perikanan, pertanian, pertambangan, lingkungan, analisis sosial ekonomi, dan transportasi.
Pada dialog tersebut juga peserta diboboti dua pemateri yaitu oleh Kepala Biro Adm. Pembangunan dan SDA           Ir. Yanmart Nainggolan, C.E.S dan Tim Penelitian YMP Dr. Livawanti, membahas terkait apa dan bagaimana implikasi dan dampak dari perencanaan tanpa adanya kebijakan satu peta.
Ada lima bentuk rekomendasi yang dihasilkan dari dialog tersebut dan nantinya akan diajukan kepada pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
Pertama, Perlu dibentuk tim terpadu terdiri dari pihak-pihak yang berkepentingan dibidangnya (instansi pemerintah, SKPD, LSM, perguruan tinggi, masyarakat adat ) yang sehari-hari berkaitan dengan peta-peta tematik. Kedua, Tugas yang bisa dilakukan oleh tim; Mengakomodasikan kebijakan terkait resolusi konflik ; Mengadakan pelatihan-pelatihan bagi wali data dan pengelolah administrasi ; Mengembangkan SDM pengelolah Geoportal Sulawesi tengah ; Konsolidasi data yang tersebar di SKPD maupun wali data terkait.
Ketiga, Landasan hukum pembentukan Tim melalui SK Gubernur.
Keempat, Tim yang akan dibentuk nantinya agar berkoordinasi dengan SKPD terkait (wali data). Dan kelima, perlu alokasi anggaran untuk Operasional pengelolahan data, dan Operasional tim. (Ria)