Tag Archives: tata kelola

(Jakarta, 26/10/2017),Presiden Jokowi menyerahkan SK Hutan Desa Balean kepada Ketua lembaga pengelola hutan Desa Balean, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah saat pembukaan konferensi tenurial di istana Negara pada Rabu, (25/10/2017). Dalam kesempatan tersebut presiden juga menyerahkan SK HPHD kepada 8 lembaga pengelola hutan desa lainnya dan SK hutan adat kepada ...

MOROWALI UTARA, beritapalu.NET | Pasca menerima “Award Wana Lestari” dari menteri Siti Nurbaya untuk kategori pengelola hutan adat, masyarakat adat Wana Posangke diwakili Iku alias Indo Laku sebagai Tau Tua Ada (tokoh adat) langsung melakukan audience dengan Bupati Morowali Utara, Senin (22/8/2016). Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Indo Laku ...

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah memberikan semangat baru bagi masyarakat yang selama ini kadang kala hanya menjadi penonton dalam pembangunan di wilayahnya. Melalui kebijakan yang tertuang dalam UU Desa tersebut, memberikan masyarakat kewenangan baik terhadap pengakuan hak asal usul, penetapan kewenangan berskala lokal maupun pengambilan keputusan secara lokal ...

(Majene,13/4/2016),Belum lama ini, YMP berkunjung ke Provinsi Sulawesi Barat, untuk silaturrahmi dan konsolidasi advokasi lingkungan lintas batas. YMP ingin mendorong sinergitas advokasi perlindungan lingkungan dan sumber daya alam di wilayah-wilayah perbatasan di region Sulawesi. Untuk perbatasan Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan, isu perekat utamanya ialah DAS Lariang. ...

Two powerful palm oil companies are fulfilling promises related to accountability in their supply chains and bolstering their sustainability. Golden Agri-Resources (GAR), the world’s second largest palm oil plantation company, has achieved the major milestone of mapping its palm oil supply to mill. The company tracked its crude palm oil ...

*Azmi Sirajuddin Realitas KPH Hari Ini Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 79/Menhut-II/2010, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Sulawesi Tengah akan dibangun sebanyak 21 unit, dengan total luas 3.199.08 ha. Terdiri dari KPH Lindung sebanyak 5 unit seluas ± 717.427 ha, serta KPH Produksi sebanyak 16 unit seluas ± 2.481.659 ...

Mediasi dimaknai sebagai mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa, untuk menemukan solusi terbaik yang disepakati oleh kedua belah pihak.  Keputusan yang diambil pun mesti merupakan kesepakatan kedua belah pihak. Adapun pihak yang menjadi mediator adalah orang yang disepakati pula oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Jika mediator berat sebelah, maka ...

Vatutela, (5/12/15), Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun pada faktanya kebijakan yang dikeluarkan sering menjadikan warga khawatir ...

Palu Utara (30/5/15),Dialog yang bertema “Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) Sebagai Landasan Memperbaiki Tata Kelola Hutan dan Lahan di Sulawesi Tengah” yang dilaksanakan Yayasan Merah Putih (YMP) Kota Palu di Ruang Polibu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng), Kamis (28 Mei 2015). Bunga Elim Somba, Asisten II Bidang ekonomi ...

Palu (30/5/15), Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah telah berupaya menerapkan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) di Sulawesi Tengah, dan berkomitmen untuk terus mengoptimalkan informasi geospasial dari sisi kelembagaan, infrasturktur, sumber daya manusia dan kebijakan sehingga informasi geospasial di Sulawesi Tengah dapat dipertanggung jawabkan, mudah dan bebas di akses serta dimanfaatkan ...