Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.

YMP

www.ymp.or.id adalah media yang dikelola oleh Yayasan Merah Putih (YMP) Palu Indonesia. YMP adalah organisasi non pemerintah dan non profit yang mengelola berbagai media untuk pengembangan sumber daya manusia dan pelestarian lingkungan. YMP secara rutin menerbitkan Majalah Silo, Buku, produksi Video Dokumenter, Dokumentasi Foto dan Audio, selain juga produksi alat kampanye untuk mendukung kerja-kerja kemanusian YMP dan mitra jejaringnya.

Dua Desa Sulteng Terima Izin Hutan Desa

PALU, MERCUSUAR -Sebanyak dua desa di Provinsi Sulawesi Tengah menerima surat keputusan (SK) Izin Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan dengan total luasan 340,81 hektare. SK izin diserahkan langsung Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (P S K L) K LH K, Hadi Daryanto ...

Read More »

Dua Desa di Sulteng Terima SK Izin Kelola Hutan

Palu, Metrosulawesi- Masyarakat di dua desa di Sulawesi Tengah yakni Desa Lampo dan Desa Kajulangko akhirnya mendapatkan hak akses secara legal atas pengelolaan hutan di desa mereka seluas340,81 hektar. DirjenPerhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hadi Daryanto menyerahkan Surat Keputusan (SK) Izin Hak Pengelolaan ...

Read More »

PERHUTANAN SOSIAL: Daulat Masyarakat atas Rimba

Menjelang konferensi tahunan terkait lahan dan kemiskinan pada 20-24 Maret 2017 sekaligus memperingati Hari Hutan Internasional pada 21 Maret 2017, Bank Dunia memberikan petunjuk pembahasan mengenai pentingnya pengelolaan masyarakat adat dan komunitas lokal atas hutan. Memberi kepercayaan kepada masyarakat untuk mengelola hutan akan membantu melindungi tutupan hutan, memberi peluang perbaikan ...

Read More »

Reforma Agraria, Reformat Kekuatan Agraris

Sektor pertanian masih menjadi tumpuan utama sebagian besar masyarakat Indonesia. Data Badan Pusat Statistik pada Agustus 2016 menunjukkan, 37,77 juta atau 31,89 persen penduduk bekerja di sektor pertanian. Sementara kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto terus menyusut tinggal 13,45 persen. Artinya, kinerja dan produktivitas sektor pertanian terus memburuk. Salah ...

Read More »

Semen Kaki Di Palu, Suara Untuk Kendeng

Solidaritas tak mengenal batas. Di bawah terik matahari yang menyengat kulit di Kota Palu, puluhan aktivis lingkungan dan mahasiswa menyatukan barisan. Hari itu, Rabu 22 Maret 2017, mereka berkumpul di depan Gedung DPRD Sulawesi Tengah, untuk bersolidaritas terhadap perjuangan petani Kendeng menolak pabrik PT Semen Indonesia. Aksi ini tepat sehari ...

Read More »

Rehabilitasi Poboya dan Dimensi Hak Azasi Manusia

Oleh Azmi Sirajuddin Mengapa Poboya Direhabilitasi Pada bulan Februari 2017, bertempat di ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, rapat koordinasi multipihak untuk rehabilitasi Poboya diselenggarakan. Hasil dari rapat koordinasi tersebut menyepakati jika pemerintah akan melakukan rehabilitasi total terhadap areal penambangan emas tanpa izin (PETI). Salah satu pintu masuk merehabilitasi areal ...

Read More »

Pemerintah Diminta Penuhi Hak Dasar MHA Warna Posangke Morut

Palu, Metrosulawesi- Presiden Joko Widodo telah menyerahkan surat keputusan (SK) penetapan hutan adat Wana Posangke Kabupaten Morowali Utara (Morut), akhir 2016. Tugas selanjutnya adalah bagaimana pemerintah memenuhi hak-hak dasar Masyarakat Hukum Adat (MHA) Wana Posangke yang telah mendapatkan penetapan hutan adatnya seluas 6.212 hektar. Manager Informasi dan Kampanye Yayasan Merah ...

Read More »

Konflik SDA Mendiskriminasi Masyarakat

PALU, MERCUSUAR -Penetapan hutan adat bagi masyarakat adat, memiliki arti penting dalam rangka menghentikan aspek kriminalisasi masyarakat adat, untuk mewujudkan pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi masyarakat adat. Isu tersebut dibahas oleh Konfrensi Nasional HAM ke III yang digelar oleh Serikat Pengajar HAM (SEPAHAM) Indonesia, 1-2 Maret 2017 di Media ...

Read More »

JaPKA Desak Kemendikbud RI Fasilitasi Pendidikan Komunitas Adat

Jaringan Pendidikan Komunitas Adat (JaPKA) mendesak Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI untuk mengakomodir dan memfasilitasi pendidikan pada komunitas adat. Hal itu disampaikan dalam pertemuan di Direktorat Pendidikan Layanan Khusus (PLK) Kemendikbud RI, Selasa (20/12/2016). JaPKA menilai pemerintah harusnya tidak mengabaikan keberadaan komunitas adat yang memiliki hak yang sama untuk ...

Read More »

Kembalikan Hak Masyarakat

Masyarakat Adat Menagih Komitmen Presiden PALU, KOMPAS — Pengakuan negara secara hukum terhadap masyarakat adat yang selama ini terpinggirkan tidak cukup dengan penetapan hutan adat. Negara dituntut melakukan kewajibannya dengan memenuhi hak-hak dasar masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Pengakuan kembali negara terhadap masyarakat adat tersebut tertuang dalam Putusan ...

Read More »