Palu(15/8/2017),Sejumlah organisasi masyarakat sipil, komunitas adat bersama pemerintah daerah serta unit pelaksana tekhnis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyepakati menyusun Roadmap (Peta Jalan) untuk pengakuan dan penetapan hutan adat di Sulawesi Tengah, peta jalan ini dirumuskan dalam lokakarya penyusunan peta jalan hutan adat yang diselenggarakan oleh Yayasan Merah ...

Berdasarkan keterangan orang Wana dan juga orang-orang Desa Taronggo di Morowali Utara, dokumentasi audio visual yang kami lakukan di wilayah Suku Wana pada awal Maret 2015 lalu adalah dokumentasi audio visual pertama yang pernah dilakukan oleh sebuah stasiun televisi nasional. Oleh karenanya saya menganggap penting untuk juga menuliskan kesan personal ...

Palu(3/6/2016),Untuk menyatukan komitmen dan peran para pihak dalam memperkuat dukungan atas gerakan mendorong pengakuan dan penetapan hutan adat di Sulawesi Tengah, YMP gelar focus group discussion pada Jumat, 2 Juni 2017 di Hotel Santika Palu. Dimana pihak yang terlibat dalam diskusi tersebut, diantaranya BPSKL Wilayah Sulawesi, BPKH Wilayah XVI Palu, ...

Ampana(30/5/2017),Bupati Tojo Una-Una (Touna) Mohammad Lahay mendukung program pemerintah yang mengalokasikan kawasan seluas 12,7 juta hektare untuk skema perhutanan sosial dan hutan adat. Bupati merasa sangat penting untuk mendukung program-program pemerintah pusat terutama yang semangatnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di desa-desa sekitar kawasan hutan. “Pasti kami mendukung setiap ...

Palu, Metrosulawesi-Bupati Tojo Unauna (Touna) Mohammad Lahay mendukung program pemerintah yang mengalokasikan kawasan seluas 12,7 juta hektare untuk skema perhutanan sosial dan hutan adat. Bupati merasa sangat penting untuk mendukung program-program pemerintah pusat terutama yang semangatnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di desa-desa sekitar kawasan hutan. “Pasti kami mendukung ...

Ampana(30/5/2017),Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) menetapkan Desa Kajulangko sebagai Desa Wisata. Desa ini memiliki destinasi wisata yang sangat menjanjikan yang diharapkan bisa menjadi pilihan bagi wisatawan yang berkunjung ke wilayah tersebut, hal ini mengemuka saat dialog perhutanan sosial dan hutan adat yang digelar oleh Yayasan Merah putih bersama KPH ...

“Bagaimana bisa terjadi sebuah perusahaan yang alamat kontaknya tidak jelas justru ditetapkan kategori Clear and Clean oleh pemerintah”. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah, harus meninjau kembali status Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Arthaindo Jaya ...

Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah yang cukup maju dalam gerakan mendorong pengakuan dan penetapan hutan adat. Olehnya, YMP menggelar konsolidasi CSO pada Rabu, 17 Mei 2017 di hotel Best Western Palu sebagai upaya membangun kesepahaman bersama dalam mendorong pengakuan hutan adat di Sulawesi tengah. Dari kegiatan ini terbangun kesepahaman ...

Supardi Lasaming* Menabur Harapan Pasca Penetapan Hutan Adat wana Posangke “Tabe komi apa-apa, indo-indo tarima matao jela mogombo bae. Aku daman carita, kayau kami sei mesufu ue mataku. Masyarakat adat harus di perhatikan mafo rayaku, mampobubuka perjuangan apa tobose, pamarenta tapangkaroro. Bisa ree too, ree ana kumpu kita. Pangalaman perjuangan ...

Jutaan Hektar Hutan Raib, Tidak Transparan, Perhutanan Sosial Terancam, Hak Masyarakat Adat Tak Terlindungi Jakarta, 4 Mei 2017 – Sedikitnya 2,7 juta hektar hutan alam primer dan lahan gambut atau setara dengan 5 kali luas Pulau Bali raib selama enam tahun pelaksanaan kebijakan penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata ...