Yayasan Merah Putih Yayasan Merah Putih
Parigi Moutong, Juli 2025 – Isu perubahan iklim bukan lagi sekadar persoalan lingkungan, melainkan juga soal keadilan sosial dan gender. Hal ini mengemuka dalam rangkaian Forum Diskusi Kritis yang melibatkan perwakilan perempuan dan komunitas desa dari Buranga, Ampibabo, Ampibabo Utara, Torue, Tanalanto, dan Tolai. Kegiatan ini menjadi ruang kolektif untuk menyuarakan pengalaman, tantangan, dan strategi yang dihadapi kelompok perempuan dalam merespons dampak krisis iklim.
Diskusi ini terselenggara atas dukungan Yayasan IPAS Indonesia dan Yayasan Merah Putih Sulawesi Tengah ini menggarisbawahi bahwa perempuan, khususnya di wilayah pesisir dan pedesaan, menjadi kelompok paling rentan terhadap perubahan iklim, namun sering kali terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan. Mulai dari banjir, kekeringan, hingga pencemaran lingkungan berdampak besar pada beban kerja domestik perempuan, kesehatan reproduksi, serta ketahanan ekonomi rumah tangga.
“Kami sudah lelah mengangkat air dari sumber yang jauh setiap musim kemarau, tapi suara kami jarang didengar dalam Musyawarah Desa,” ujar salah satu peserta dari Desa Buranga yang mengalami langsung dampak kekeringan ekstrem.
Desa dengan Cerita Dampak dan Solusinya
Masing-masing desa memaparkan hasil identifikasi dampak perubahan iklim:
• Desa Buranga menghadapi banjir dan kekeringan yang berdampak langsung pada perempuan petani dan ibu rumah tangga, termasuk ancaman pernikahan usia anak sebagai strategi bertahan keluarga.
• Desa Ampibabo menghadapi rusaknya infrastruktur dan irigasi, sementara perempuan harus menanggung beban ganda dalam memenuhi air bersih dan kebutuhan keluarga.
• Desa Ampibabo Utara mengalami abrasi pantai dan krisis pendapatan nelayan, yang turut memicu kekerasan dalam rumah tangga.
• Desa Tanalanto, Torue, dan Tolai menyoroti lemahnya pelibatan perempuan dalam perencanaan bencana, distribusi bantuan yang timpang, dan kerusakan pertanian yang berdampak pada penghasilan keluarga.
Setiap desa merumuskan aksi lokal yang adil dan partisipatif, seperti pengembangan produk ramah iklim (abon ikan, keripik, gula aren), pemanfaatan pekarangan rumah, hingga usulan normalisasi sungai dan penghijauan daerah tangkapan air (DAS).
Perempuan: Dari Korban Menjadi Pemimpin Ketahanan Iklim
Capaian penting dari Diskusi Kritis ini adalah munculnya “local champion” perempuan dan laki-laki di masing-masing desa—mereka secara sukarela bersuara dan mengambil peran dalam mengarusutamakan keadilan iklim di tingkat komunitas.
Selain itu, forum ini juga menghasilkan rencana strategis, antara lain:
• Pembentukan Forum Komunikasi Perempuan di tingkat desa
• Penguatan literasi iklim dan gender melalui pelatihan serta sosialisasi di posyandu remaja dan sekolah
• Posko pengaduan kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Seksual (KBGS) serta isu Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR)
• Kolaborasi dengan BPDASHL dan KPH untuk pemulihan bantaran sungai
Masih Ada Tantangan
Namun demikian, tantangan masih ada. Minimnya keterwakilan laki-laki, keterlambatan peserta, hingga masih rendahnya pemahaman tentang isu gender menjadi hambatan dalam pelaksanaan diskusi yang lebih maksimal. Meskipun demikian, kegiatan ini membuktikan bahwa pendekatan lintas sektor dan berbasis komunitas mampu mendorong transformasi pengetahuan menjadi aksi nyata.
Kegiatan ini menegaskan bahwa perubahan iklim tidak netral gender. Tanpa keterlibatan perempuan, respons iklim akan timpang dan tidak efektif. Sebaliknya, dengan dukungan kebijakan, ruang partisipatif, dan pengakuan terhadap pengetahuan lokal, perempuan bukan hanya korban, tetapi pemimpin masa depan dalam membangun ketahanan iklim yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Zf
