KP KARAMHA_Bank Tanah (1)

Kertas Kebijakan_siap cetak

‘People of the forest’: Indigenous Indonesians stake claim to land, demikian judul laporan Peter Yeung yang diedit oleh Kieran Guilbert dan Megan Rowling. Laporan yang dipublis 4 Agustus 2023 ini mengisahkan arti penting hutan bagi kehidupan masyarakat hukum adat, meminjam istilah Indo Mboa yang melihat gunug sebagai tubuh dan sungai ...

     Palu, 4/7/23. Alhamdulillah, Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Desa Lampo ditetapkan sebagai pemenang Lomba Wana Lestari Tingkat Provinsi untuk kategori Pengelola Hutan Desa. Penyerahan hadiah lomba ini berlangsung di Aula Dinas Kehitanan Provinsi pada Selasa 4 Juli 2023. Menurut Kadis Kehutanan Provinsi Sulawesi tengah, Rachmansyah Ismail, apresiasi ini ...

     Tau Taa Wana Posangke merupakan masyarakat dengan ikatan kekerabatan kuat, interaksi sosial yang rutin dan bercorak familistik serta perilaku sosial yang normatif berdasarkan adat istiadat. Secara administratif masyarakat hokum adat Taa Wana Posangke berada di Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah. Kekayaan alam yang dimiliki ...

PALU – Berbicara tentang Hutan Adat, Koalisi Advokasi untuk Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat (KARAMHA) sepakat untuk mendorong hutan adat bisa masuk dicantumkan dalam Peraturan Daerah Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk diketahui, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 yang merupakan hasil judicial review atas UU. No. 41 Tahun 1999 tentang ...

     13 Agustus 2022, bertempat di Balai Pertemuan Lipu Kasiala Kabupaten Tojo Una-una dilaksanakan perayaan Hari Internasional Sedunia. Perayaan dilaksanakan secara sederhana ini dilanjutkan dengan diskusi refleksi kehiduoan komunitas adat khususnya di Kabupaten Tojo Una-una. Menurut penyelenggara Ir Amran Tambaru, bahwa Masyarakat Adat telah diakui secara internasional oleh PBB ...

Patut disyukuri akhirnya tersusun rencana aksi untuk mengimplemntasikan isi dari Perda Kabupaten Tojo Una-Una No 11 Tahun 2017 Tentang Pengukuhan Masyarakat Adat Tau Taa Wana, dengan luas wilayah adatnya sekitar 80.286 hektar. Menurut Ir. Amran Tambaru Direktur YMP Sulteng. Ada beberapa isi aturan pelaksanaan Perda ini yang belum ditindak-lanjuti oleh ...

oleh Sarjan Lahay [Banggai] di 5 June 2022 • Hutan Bakiriang, sebelum ada suara margasatwa, merupakan hutan Adat Batui. Setelah negara ambil alih dan jadikan kawasan hutan bahkan dengan status konservasi, mulailah ada perkebunan sawit di sana. Kondisi hutan pun berubah. • Pada 1936, Hutan Bakiriang ditetapkan sebagai hutan yang ...

TEMPO.CO, Jakarta. Perempuan adat Marga Ogoney dan Marga Masakoda di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, dikatakan Ketua Perkumpulan Panah Papua Sulfianto Alias, saat ini merasa termarjinalkan. Hal ini dikarenakan wilayahnya belum mendapatkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Hutan Adat. Hal inilah yang menurutnya menghambat pemberdayaan ekonomi di wilayah tersebut. “Ada satu komoditas ...