Yayasan Merah Putih Yayasan Merah Putih
Lagi-lagi praktek eksploitasi Sumber Daya Alam menjadi rutinitas yang tidak ada penyelesaiannya. Pasalnya, baik pemerintah maupun pihak perusahaan belum memberikan titik terang terkait ganti rugi lahan yang dijadikan area pertambangan.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Podi, Muhlis dikediamannya yang berada di Desa podi, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah, Jumat, 19 Juli 2013. Dia mengatakan bahwa PT. AIJA yang beroperasi kurang lebih 3 tahun, yang mengeruk biji besi, belum mengganti rugi lahan yang digunakan pihak perusahaan. “ada sekitar 30 kepala keluarga yang tanahnya harus diganti oleh perusahaan,” kata muhlis. “Selain itu, status kawasan pertambangan masuk dalam kawasan hutan,” tambanya.
Izin yang digunakan, adalah IUP milik perusahaan lain yang sebelumnya juga beroperasi dilokasi yang sama. Pihak Polda pun sekarang ini masih menyelidiki kasus tersebut. Namun sayang, penuntasan kasus tersebut tampaknya ibarat “jauh panggang dari api”. Walaupun telah dipasang garis polisi, namun pengangkutan materi tambang masih berjalan.
“bertahun-tahun kami merasakan keresahan atas segala bentuk aktivitas tambang yang ada di Desa ini. Dengan dikeruknya tanah dan pohon dibabat, maka sering terjadi banjir dan tanah longsor di Desa kami,” ujar ical, salah satu warga yang terkena dampak pertambangan. Akibat dari penambangan ini, warga telah mengalami dua kali relokasi karena rumahnya menjadi langganan arus banjir. “Maka dari itu kami meminta agar perusahaan AIJA segera angkat kaki dari desa kami. Namun sebelum pergi, ganti dulu kerugian perampasan tanah yang perusahan lakukan”, kata muhlis.
Dengan kondisi seperti ini, maka pemerintah dan seluruh pihak terkait harus segera menyelesaikan kasus yang meresahkan warga, karena Desa Podi masuk dalam area rawan bencana. Keseriusan Pemerintah Tojo Una-una dan kepolisian dipertaruhkan sebagai bukti kepada siapa mereka berpihak.
