Percepatan pengakuan wilayah adat dan perluasan kelola rakyat di Sulawesi Tengah memerlukan sinergitas para pihak baik pemerintah, organisasi masyarakat sipil maupun masyarakat. Selain itu, perlu integrasi kebijakan satu peta hingga pengambil kebijakan pada berbagai level mudah memahami wilayah masyarakat. “Harapan kita terbangun komitmen pemerintah daerah, terutama kabupaten untuk mempercepat pengakuan ...
Read More »Pemprov Sulteng Terima Konsep Satu Peta
(Palu, 31/8/2015),Usulan kebijakan satu peta yang digagas oleh organisasi masyarakat sipil di Sulawesi Tengah seperti Yayasan Merah Putih (YMP), Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Sulteng, serta Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) Sulteng, telah diterima oleh Pemprov Sulawesi Tengah. Usulan tersebut diserahkan secara resmi oleh YMP dan BRWA Sulteng pada tanggal ...
Read More »Kebijakan Satu Peta untuk Pemetaan Klaim Wilayah Adat di Sulawesi Tengah
Sumber : www.bakosurtanal.go.id
Read More »