Tag Archives: perhutanan sosial

(Jakarta, 26/10/2017),Presiden Jokowi menyerahkan SK Hutan Desa Balean kepada Ketua lembaga pengelola hutan Desa Balean, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah saat pembukaan konferensi tenurial di istana Negara pada Rabu, (25/10/2017). Dalam kesempatan tersebut presiden juga menyerahkan SK HPHD kepada 8 lembaga pengelola hutan desa lainnya dan SK hutan adat kepada ...

Ampana(30/5/2017),Bupati Tojo Una-Una (Touna) Mohammad Lahay mendukung program pemerintah yang mengalokasikan kawasan seluas 12,7 juta hektare untuk skema perhutanan sosial dan hutan adat. Bupati merasa sangat penting untuk mendukung program-program pemerintah pusat terutama yang semangatnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di desa-desa sekitar kawasan hutan. “Pasti kami mendukung setiap ...

Palu, Metrosulawesi-Bupati Tojo Unauna (Touna) Mohammad Lahay mendukung program pemerintah yang mengalokasikan kawasan seluas 12,7 juta hektare untuk skema perhutanan sosial dan hutan adat. Bupati merasa sangat penting untuk mendukung program-program pemerintah pusat terutama yang semangatnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di desa-desa sekitar kawasan hutan. “Pasti kami mendukung ...

PALU, MERCUSUAR -Sebanyak dua desa di Provinsi Sulawesi Tengah menerima surat keputusan (SK) Izin Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan dengan total luasan 340,81 hektare. SK izin diserahkan langsung Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (P S K L) K LH K, Hadi Daryanto ...

“Ada inkonsistensi Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulteng, dimana menolak registrasi Perda Tau TaaWana, di sisi lainnya telah menerbitkan regulasi (Pergub) yang mengatur dan mendorong pengakuan hak atas masyarakat adat di Sulteng” AMRAN TAMBARU Direktur Yayasan Merah Putih Palu, Metrosulawesi – Peraturan Daerah (Perda) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat   ...

Amran Tambaru * Maraknya konflik tenurial antara masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan dengan negara, telah menyebabkan pemerintah mulai mengkaji ulang kebijakan dan program yang pro rakyat. Salah satunya adalah melalui skema Perhutanan Sosial (PS). Program PS ini ditegaskan dalam dokumen RPJMN Tahun 2015-2019 dimana ada 12,7 ...

(Touna,20/5/2016),Setelah tiga tahun masyarakat adat Tau Taa Wana menunggu pengusulan rancangan peraturan daerah (RANPERDA), tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Tau Taa Wana di Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) untuk diproses, kini prosesnya akan dimulai dengan jadwal pembahasan di DPRD Kabupaten Tojo Una Una pada semester 1 tahun ini. Keputusan ini ...

(Jakarta,4/5/2016), Selamat! Rasa gembira dan syukur bercampur baur, mendengar kabar penetapan areal kerja hutan desa di Desa Lampo serta di Desa Balean, oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya belum lama ini. Sekali lagi selamat untuk seluruh masyarakat dan pemerintah desa di kedua wilayah. Satu langkah maju menuju kemajuan berikutnya ...

(Majene,13/4/2016),Belum lama ini, YMP berkunjung ke Provinsi Sulawesi Barat, untuk silaturrahmi dan konsolidasi advokasi lingkungan lintas batas. YMP ingin mendorong sinergitas advokasi perlindungan lingkungan dan sumber daya alam di wilayah-wilayah perbatasan di region Sulawesi. Untuk perbatasan Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan, isu perekat utamanya ialah DAS Lariang. ...

JAKARTA – Skola Lipu ini merupakan bahasa daerah yang artinya sekolah kampung dari komunitas adat masyarakat Tau Taa Wana di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Di usia kemerdekan Indonesia yang ke-70 ini, dunia pendidikan untuk komunitas terpencil masih terabaikan. Ada dua kabupaten di Sulteng yakni Tojo Una-una dan Morowali yang memiki ...