Tag Archives: tata kelola hutan

Morowali Utara – Pasca menerima “Award Wana Lestari” yang diberikan oleh menteri Siti Nurbaya untuk kategori kategori pengelola hutan adat di aula pertemuan kantor Kementrian KLHK gedung manggala wana bakti Jakarta Pusat beberapa waktu lalu, masyarakat adat wana posangke yang di wakili iku alias Indo Laku sebagai “Tau Tua Ada” (tokoh adat) langsung ...

Instruksi Presiden Belum Dijalankan JAKARTA, KOMPAS – Instruksi Presiden Joko Widodo, April 2016, agar Indonesia menghentikan sementara atau moratorium sawit belum dijalankan. Jutaan hektar gambut dan kubah yang telanjur dibebani izin konsesi dikhawatirkan dibongkar. “Makin lama ditunda, makin besar kemungkinan hilangnya tutupan hutan,” kata Zenzi Suhadi, Kepala Departemen Kajian, Kebijakan, ...

(Jakarta,4/5/2016), Selamat! Rasa gembira dan syukur bercampur baur, mendengar kabar penetapan areal kerja hutan desa di Desa Lampo serta di Desa Balean, oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya belum lama ini. Sekali lagi selamat untuk seluruh masyarakat dan pemerintah desa di kedua wilayah. Satu langkah maju menuju kemajuan berikutnya ...

*Azmi Sirajuddin Realitas KPH Hari Ini Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 79/Menhut-II/2010, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Sulawesi Tengah akan dibangun sebanyak 21 unit, dengan total luas 3.199.08 ha. Terdiri dari KPH Lindung sebanyak 5 unit seluas ± 717.427 ha, serta KPH Produksi sebanyak 16 unit seluas ± 2.481.659 ...

(Jakarta,9/12/2015), Sejak tahun 2013 silam Grup raksasa sawit yang beroperasi di Indonesia, Wilmar International Limited mengeluarkan kebijakan perusahaan tentang No Deforestation, No Peat, No Exploitation. Intinya Wilmar akan melakukan tiga prinsip kebijakan untuk tidak melakukan deforestasi, pembangunan pada lahan gambut, dan tidak akan melakukan lagi eksploitasi sumberdaya manusia diperkebunan-perkebunan sawit ...

Kesepakatan LoI antara pemerintah Indonesia dengan Norwegia pada tahun 2009, dipandang sebagai pintu masuk skema REDD+ di Indonesia. Sekaligus, komitmen moratorium penebangan hutan Indonesia selama 2 tahun. Apalagi, waktu itu, jargon Presiden SBY ke negara-negara pendonor tentang kemampuan Indonesia menurunkan emisi 26% dengan sumber daya sendiri, menjelang tahun 2020.

Hancurnya hutan Indonesia dan sumberdayanya akibat buruknya tata kelola. Oleh sebab itu, dibutuhkan satu sistem tata kelola yang baik. Tata kelola yang baik kunci utama agar hutan tetap berkelanjutan. Unsur tata kelola hutan yang baik meliputi kerangka hukum dan kebijakan, kapasitas para aktor, serta kinerja yang dihasilkan. Prinsip umum semacam ...

Sumber : www.lifemosaic.net