Buku One Map, Tidak Sejalan Dengan Implementasinya

(Palu , 4/9/2015), Sore itu, udara terasa panas. Angin yang berhembus lewat celah pintu dan jendela tak cukup menyejukkan ruangan bercat hijau. Namun keadaan ini tak menyurutkan semangat mereka yang sedari tadi menunggu diskusi bedah buku “Kebijakan satu peta.“

“Tujuan diskusi ini, untuk  menyelami plus minus buku kebijakan satu peta,” ucap Afrizal koordinator Perpustakaan YMP yang memoderatori  diskusi bedah buku pada  Kamis, 03 September di Palupi Room.

Buku yang disusun oleh Asep Karsidi ini mengusung lima isu penting. Pertama, Dasar hukum yang melandasi lahirnya kebijakan satu peta. Kedua,  Contoh kasus tentang pentingnya kebijakan satu peta untuk menghindari konflik dalam penguasaan lahan. Ketiga, Mensinergikan pembangunan informasi geospasial nasional melalui simpul jaringan geospasial nasional dengan semangat kebijakan satu peta. Keempat, UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, yang jatuh tempo per 21 April 2014. Terakhir, membumikan informasi geospasial.

“Penyusunan buku ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada setiap Stake Holder akan pentingnya melaksanakan pembangunan informasi geospasial (Peta) dengan merujuk pada Satu peta dasar,” jelas Ferra saat memberikan pengantar diskusi.

Hal ini dipertegas oleh Azmi, Manajer Program YMP, bahwa lahirnya kebijakan one map dilator belakangi oleh perbedaan peta dari dua kementerian pada periode SBY, yaitu kementerian Kehutanan dengan Lingkungan Hidup. Kedua kementerian ini mengeluarkan peta yang berbeda padahal temanya sama yaitu tutupan hutan. Perbedaan ini tentu saja berimplikasi terhadap arahan kebijakan terhadap tutupan lahan dan hutan di Indonesia. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atas lahan justru berpotensi konflik.

“Hal ini disebabkan tak ada satu peta dasar yang dijadikan sebagai rujukan bersama. Pengambilan data lapangan baik tanda batas alam ataupun buatan yang dituliskan dalam bentuk titik koordinat dan garis batas didalam peta kerap mengacu pada referensi yang berbeda,” ucap Azmi.

Menurut Azmi, ijin yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan pengelolaan  sumberdaya alam seperti perkebunan, pertambangan sering tumpang tindih dan bahkan tanpa konsultasi dengan pemilik kekayaan alam yakni komunitas setempat. Hal inilah yang kemudian sering memicu konflik baik antar pemerintah, pemerintah dengan masyarakat, pengusaha dengan pengusaha, dan pengusaha dengan rakyat.

Olehnya, menurut Ferra, dalam pelaksanaan kebijakan satu peta harus merujuk pada Satu Referensi, Satu Standard Satu Geodatabase dan Satu Geoportal. Satu Referensi artinya, Kegiatan survei dan pemetaan mesti merujuk pada referensi yang baku yang disediakan oleh satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab yakni BIG. Satu Standard dimaksudkan agar Survey, pemetaan, metode, dan pembuatan peta harus merujuk pada standar baku yang akan menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI). Selanjutnya, satu Geodatabase, artinya Pembangunan data spasial, data statistik, dan data lainnya mesti melalui sistem basis data yang sama. Terakhir Satu Geoportal atau Berbagi informasi geospasial keseluruh pengguna di tanah air  dengan menggunakan satu portal yakni Ina Geoportal.

Berbeda dengan Ferra, menurut Amran, Direktur YMP, bahwa apa yang termuat dalam buku belum sepenuhnya sejalan dengan implementasinya. “Semangat yang tertuang dalam buku ini belum sepenuhnya sejalan dengan implementasinya, selain itu dalam buku ini tidak ada tawaran terkait resolusi konflik yang terjadi selama ini,” ungkap Amran. Hal senada juga diungkapkan Nasution, menurutnya, Konflik klaim antara masyarakat dengan pemerintah justru tak tersentuh dalam pembahasan buku satu peta yang ditulis mantan Kepala BIG ini.(Zaiful/Fera)