oleh: Azmi Sirajuddin* Kesepakatan LoI antara pemerintah Indonesia dengan Norwegia pada tahun 2009, dipandang sebagai pintu masuk skema REDD+ di Indonesia. Sekaligus, komitmen moratorium penebangan hutan Indonesia selama 2 tahun. Apalagi, waktu itu, jargon Presiden SBY ke negara-negara pendonor tentang kemampuan Indonesia menurunkan emisi 26% dengan sumber daya sendiri, menjelang ...

Forum negosiasi internasional terkait perubahan iklim serta upaya penurunan emisi global semakin menjauh dari isu hak. Berkaca dari forum konsultasi di Bonn, Jerman, pertengahan Juni lalu, materi draf naskah negosiasi sama sekali minim terkait isu hak. Naskah negosiasi yang akan dipersiapkan itu, rencananya akan diluncurkan pada Oktober tahun ini, sebagai ...

Hariadi Kartodihardjo* Selama dua tahun berturut-turut Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan perubahan isi UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. Di awal tahun 2012, MK melalui putusannya No. 45/PUU-IX/2011 menetapkan bahwa kawasan hutan negara harus sampai pada tahap penunjukkan agar sah/legal, sehingga status penunjukan kawasan hutan hanya bersifat sementara. Sedangkan pada 16 ...

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, mendesak Gubernur Sulawesi Tengah untuk memproteksi jalan penghubung Sadaunta Lindu. Desakkan itu disampaikan melalui Surat Menteri Kehutanan Nomor: S.524/Menhut-IV/2012, tertanggal 12 November 2012. Perihal surat tersebut adalah penanganan pasca gempa di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Kehadiran surat Menhut itu sebagai jawaban atas surat Gubernur Sulawesi ...

Palu- Ketua kelompok kerja pemantauan proyek REDD, Azmi Sirajudin mempertanyakan komitmen Gubernur Sulawesi Tengah dalam rangka pengurangan emisi karbon sebesar tiga persen. Hal itu disampaikan pada saat meluncurkan kertas posisi bertajuk kami inginkan padiatapa dan rambu keselamatan. “Kami menilai atas dasar apa bisa menurunkan emisi karbon hingga 3 persen sementara ...

PROYEK REDD+ DAPAT BERJALAN JIKA TATA KELOLA KEHUTANAN DIPERBAIKI, DAN PRINSIP PADIATAPA SERTA RAMBU KESELAMATAN DIJALANKAN “Emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dan lahan di Sulawesi Tengah hanya bisa diurunkan jika terjadi perubahan paradigma pengelolaan kehutanan di daerah ini. Selama tata kelola kehutanan masih buruk, maka berbagai upaya penurunan emisi ...

Ampana- Aktivitas sekolah lipu yang dilaksanakan warga Tau Taa Wana yang mendiami barisan pegunungan di Dataran Bulan Kecamatan Ampana Tete dan Ulu Bongka, saat ini telah mendapatkan legalitas dari Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Legalitas itu berupa Peraturan Bupati (Perbup) tentang pengakuan dan perlindungan penyelenggaraan sekolah lipu pada masyarakat adat Tau ...

Geger KPH Dampelas Tinombo Desa Talaga dengan danaunya yang indah itu, mendadak geger. Masyarakat rumpun Dampelas di Kabupaten Donggala itu bingung dengan kehadiran kawasan lindung, dengan sebutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dampelas Tinombo, seluas 100.912 Ha. Tak seorangpun di kampung itu yang tahu, kapan kawasan tersebut ditetapkan. Yang mereka tahu, ...

Rencana penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 3% di sektor kehutanan dari rata-rata nasional seperti yang dijanjikan oleh Gubernur Sulteng, Longki Djanggola, mustahil diwujudkan. Karena, komitmen politik yang diungkapkan di COP 17 di Durban, Afrika Selatan, setahun yang lalu, hingga hari ini tidak dibarengi dengan konsistensi perbaikan tata kelola hutan. ...

ImagePerubahan iklim yang disebabkan meningkatnya emisi gas rumah kaca telah melahirkan berbagai skema dan mekanisme global dalam upaya mitigasi dan adaptasi, salah satunya adalah Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan atau disingkat REDD. Menyikapi perkembangan beragam model dan skema implementasi REDD di region Sulawesi menuntut adanya peran strategis organisasi ...