Gubernur dan Bupati Saling Lempar Tanggungjawab.

Gubernur Sulteng Longki Djanggola, serta Bupati Tojo Una-Una Damsyik Ladjalani dinilai tidak menepati janjinya untuk mencabut izin lingkungan dan izin operasi PT Arthaindo Jaya Abadi. Warga Podi merasa bahwa Gubernur maupun Bupati sengaja mengulur-ulur waktu, hingga masa sidang gugatan Class Action berakhir di PN Poso dan masa jabatan mereka sebagai Gubernur dan Bupati berakhir. Sehingga ketika jabatan mereka berakhir menjelang Pilkada serentak di Sulteng tahun ini, maka tanggungjawab mereka akan berakhir dengan sendirinya.

Bahkan terjadi saling lempar tanggungjawab di antara kedua pejabat publik tersebut. Dalam surat balasan Gubernur Sulteng kepada YMP tertanggal 18 Agustus 2015, dijelaskan bahwa Gubernur belum akan mencabut izin lingkungan PT AJA jika belum ada proses pencabutan izin operasi oleh Bupati Tojo Una-Una. Di sisi lain, Bupati Tojo Una-Una melalui surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditujukan kepada Gubernur pada tanggal 10 Agustus 2015, justru menyarankan Gubernur untuk mencabut izin operasi PT AJA.

Sedangkan pada persidangan tanggal 2 Sepetember 2015 di PN Poso, pihak Gubernur dan pihak Bupati melalui kuasa hukumnya masing-masing menyepakati jika kewenangan pencabutan izin operasi juga diserahkan kepada Gubernur, dengan mempedomani UU No.23 tahun 2104 tentang Pemerintahan Daerah. Selain berpedoman pada UU No.4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Namun hingga persidangan lanjutan tanggal 9 September 2015 dilangsungkan, niat mencabut izin operasi dan izin lingkungan belum terlaksana. Bahkan, sidang pada hari itu batal dilanjutkan karena perwakilan Gubernur tidak hadir. Oleh sebab itu, persidangan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 16 September 2015, dengan agenda utama pembuktian komitmen Gubernur mencabut izin lingkungan dan izin operasi PT AJA. (Azmi/Muh Irsan)