Diah: Dokumen Pemetaan Tata Guna Lahan Harus Ditindaklanjuti

Basis perencanaan khususnya pembangunan desa sudah semestinya berbasis Peta — hal ini sudah menjadi mandat sejak tahun 2016 yang tertuang pada Perpres 9/2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta.

YMP Sulteng kerjasama dengan JKPP Bogor dan SLPP Sulteng mendorong hal tersebut melalui proses Pemetaan Tata Guna Lahan secara partisipatif  (Partisipatory Land-use Planning) atau yang dikenal dengan PLUP.  Selain partisipatif, menurut Imam juga memasukkan indikator kebencanaan dalam pemetaan tersebut. “Kalau berada di ZRB 3 maka tidak boleh ada hunian, makanya konsep wisata harus kelestarian alam atau ekowisata”, ungkap sang peneliti JKPP ini.

PLUP dilaksanakan di 5 desa Kecamatan Dolo Barat, menurut Muh Ival (staf pemetaan YMP Sulteng), secara umum disimpulkan bahwa; 1) Ada potensi lahan sawah eksisting seluas 95,34 hektar, terbagi 4 desa; Kaluku Tinggu 53,7 Ha, Balaroa Perunu 30,5 Ha, Balumpewa 10.58 Ha dan Mantikole 0,55 Ha. Lahan paling luas di Kaluku Tinggu, yang paling sedikut di Mantikole hanya 0,55 hektar; 2) Untuk perencanaan mukim di empat desa, luasnya 36,81 Ha. Untuk pembangunan jalan usaha tani mapun penghubung ke lokasi wisata total panjang diempat desa 8.987 meter. untuk pengembangan ekowisata tiga desa, Mantikole ada 6,15 Ha, Balumpewa 6,13 Ha dan Balaroa Pewunu 1,46 Ha. Ketiganya total 13,94 Ha; 3) Untuk wisata alam, Desa Mantikole sudah siap membuka wisata sepeda gantung. Desa Balumpewa wisata budaya. 4) Untuk usulan TORA pada tiga desa sekaligus ini luasannya total 1.068 Ha. dan sudah diverivikasi oleh bupati.

Pembelajaan dalam Proses PLUP yang dilaksanakan sejak Juni 2019. Menurut Ival yang juga anggota SLPP Suteng ini Pertama, penetapan dan penegasan tata batas desa yang akan membantu kelancaran pemetaan dan perencanaan tata guna lahan. Kedua, pemetaan partisipatif berkonstribusi terhadap penyediaan data spasial ke BIG. Ketiga, hasil pemetaan dan perencanaan tata guna lahan dapat menjadi rujukan bagi Pemda untuk mendukung agenda pembagunan desa. Keempat, partisipasi aktif Pemdes dan Pemerintah Kecamatan Dolo Barat sangat membantu proses pemetaan dan perencanaa  tata guna lahan.  Kelima, pemetaan ini juga memunculkan pengetahuan lokal tentang sejarah dan tata nama yang memang perlu didokumentasikan untuk bahan edukasi ke generasi muda. Masih banyak peninggalan sejarah yang perlu diekspos dan dapat dijadikan kawasan wisata budaya dan alam.

Sekdes Balaroa Pewunu, mengisahkan proses awal dalam pembuatan dokumen PLUP di desanya, dimulakan dengan musyawarah desa dan dilanjutkan dengan turun lapangan menentukan titik koordinat bersama-sama anggota khususnya yang berkaitan dengan perbatasan di Desa Mantikole dengan Desa Pesaku, Desa Balaroa Pewunu, dan Desa Jono.

Lain halnya dengan Kades Mantikole, dalam perencanaan kedepan mempersiapan hutan desa, pemukiman, dan tempat wisata (wisata sepeda gantung). Searah dengan itu Desa Balaroa Pevunu juga memprogramkan pariwisata fliying fox karena kondisi alam yang potensial. Namun lain halnya  hasil dari peta dengan Desa Balumpewa masih saling tumpang tindih dengan wilayah BKSDA sehingga harus diselesaikan secara cepat.

Diah Agustiningsih Entoh
Diah Agustiningsih Entoh
(Kadis Parawisata Sigi)

Hasil dokumen dan persentase dari tiap desa, menurut Dinas Parawisata bahwa dokumen yang dihasilkan tidak diragukan karena dikerja perpaduan oleh tim ahli dan masyarakat setempat. Saya yakin peta di dokumen ini pasti akurat dan dapat dipercaya, ungkap Diah Agustiningsih Entoh Kadis Parawisata Sigi. Terkait dengan program wisata yang direncanakan masing-masing desa, Dia mengapresiasi dan mengakui bawa Kabupaten Sigi memiliki potensi pariwisata yang sangat besar.  Dokumen ini bagi saya sendiri akan saya manfaatkan. Karena sayang jika sudah dibuat dan tidak ditindaklanjuti.

Diah — sapaan akrab Kadis Parawisata Sigi ini  memberi ilustrasi wisata Bukit Satu Pohon di Desa Sibedi yang penghasilan parkirnya mencapai 30 juta perminggu, dalam sebulan bisa sampai 100 juta. Itu sebenarnya buat saya bukan hal yang terlalu mengagetkan karena memang seperti itu ketika sektor pariwisata dikelola dengan baik oleh masyarakat, dimanfaatkan dengan benar dan nantinya untuk kesejahteraan masyarakat juga.

Yang penting SDM kita juga harus ditingkatkan. Dan saya sebagai Kepala Dinas Pariwisata membuka diri kepada desa-desa yang ingin didampingi, ungkapnya pada Lokakarya : “Desiminasi Hasil Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Berbasis Mitigasi Bencana dilevel Kabupaten”.  Rabu, 29 Juli 2020 bertempat  Fishing Nagaya – Kotapulu, Kec. Dolo, Kabupaten Sigi. (ZF/Nutfah)

Lihat Juga

EMPAT KATA

Donggala, 9 April 2020. Bekerja, di rumah saja. Demikian kesimpulan rapat Akhir Maret 2020 untuk ...

SK HUTAN DESA LOMBOK BARAT

SK Menteri LHK Tentang Hutan Desa di Sulawesi Tengah PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA KEPADA ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *