Dialog Publik: Merumuskan Peluang dan Tantangan untuk Wana Posangke

Pasca ditetapkan hutan adat wana posangke, YMP gelar dialog public dengan tema peluang dan tantangan pengelolaan hutan adat wana posangke di kabupaten morowali utara provinsi sulawesi tengah pada 27 April 2017, di Hotel Santika Palu.

Kegiatan yang diselenggarakan atas kerja sama Huma dan JKPP ini, bukan hanya mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam pengelolaan hutan adat Wana Posangke namun juga membangun kesepahaman, komitmen, ruang untuk sinkronisasi dan integrasi kebijakan serta peran parapihak dalam pengelolaan hutan adat Wana Posangke. Selain itu, mensosialisasikan kebijakan nasional terkait hutan adat serta model pengelolaan hutan berbasis pengetahuan dan nilai lokal di Sulawesi Tengah.

Kebijakan mengeluarkan Hutan adat dari hutan Negara bukan hanya sebagai bentuk pengakuan terhadap hak-hak tradisional masyarakat adat namun juga memberikan keadilan sosial bagi masyarakat adat. Mengingat, hutan adat bagi masyarakat adat merupakan bagian dari kehidupan yang menopang kesehariannya dan menjadi salah satu kekayaan yang menjamin kesejahteraan hidupnya.

Pengakuan atas status hutan adat Khususnya Wana Posangke ini selain merupakan solusi atas konflik lahan di wilayah tersebut juga mengembalikan kuasa pengelolaan kepada komunitas. Namun, terungkap dalam dialog tersebut, bahwa tata batas hutan adat wana posangke belum ada. Kasubdit pengakuan hutan adat dan perlindungan kearifan lokal KLHK mengaku juga cukup kaget mengetahui hal tersebut, “ini menjadi tantangan besar dan akan kita tindak lanjuti ke ibu menteri” Ungkap Prasetyo, yang juga di dapuk menjadi salah satu narasumber dalam dialog tersebut.

Sehingga di sepakati, sambil menunggu kebijakan tersebut, penting adanya perubahan tata ruang propinsi dulu. “Sehingga, jangan nanti dianggap tidak ada hutan adat disana, bisa ada izin yang masuk” tambahnya Olehnya, melalui dialog public ini diharapkan pelibatan para pihak dalam kerja bersama dalam mengawal proses kebijakan hutan adat yang sedang berjalan khususnya di Sulawesi Tengah. “kami berharap terbangunnya kesepahaman bersama dan menguatkan inisiatif dalam mengawal proses yang sedang berjalan,” ungkap Amran Tambaru, Direktur YMP. (Qq)