PALU, beritapalu.NET | Yayasan Merah Putih (YMP) menggelar dialog publik bertema peluang dan tantangan pengelolaan hutan adat wana posangke di salah satu hotel di Palu, belum lama ini.
Kegiatan yang diselenggarakan atas kerja sama Huma dan JKPP ini, bukan hanya mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam pengelolaan hutan adat Wana Posangke pasca ditatapkanya sebagai hutan adat, namun juga membangun kesepahaman, komitmen, ruang untuk sinkronisasi dan integrasi kebijakan serta peran parapihak dalam pengelolaan hutan adat Wana Posangke.
Selain itu, mensosialisasikan kebijakan nasional terkait hutan adat serta model pengelolaan hutan berbasis pengetahuan dan nilai lokal di Sulawesi Tengah.
Kebijakan mengeluarkan Hutan adat dari hutan Negara bukan hanya sebagai bentuk pengakuan terhadap hak-hak tradisional masyarakat adat namun juga memberikan keadilan sosial bagi masyarakat adat.
Pengakuan atas status hutan adat Khususnya Wana Posangke ini selain merupakan solusi atas konflik lahan di wilayah tersebut juga mengembalikan kuasa pengelolaan kepada komunitas. Namun, terungkap dalam dialog tersebut, bahwa tata batas hutan adat wana posangke belum ada. Kasubdit pengakuan hutan adat dan perlindungan kearifan lokal KLHK mengaku juga cukup kaget mengetahui hal tersebut.
“Ini menjadi tantangan besar dan akan kita tindak lanjuti ke ibu menteri” Ungkap Prasetyo, yang didapuk menjadi salah seorang narasumber dalam dialog tersebut.
Sehingga di sepakati, sambil menunggu kebijakan tersebut, penting adanya perubahan tata ruang provinsi dulu sehingga, jangan nanti dianggap tidak ada hutan adat disana, bisa ada izin yang masuk.
Melalui dialog publik ini diharapkan pelibatan para pihak dalam kerja bersama dalam mengawal proses kebijakan hutan adat yang sedang berjalan khususnya di Sulawesi Tengah.
“Kami berharap terbangunnya kesepahaman bersama dan menguatkan inisiatif dalam mengawal proses yang sedang berjalan,” ungkap Direktur YMP Amran Tambaru. (afd/*)
sumber : beritapalu.net