Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.

Tag Archives: hutan adat

Usulan Hutan Adat Diserahkan ke KLHK

TOUNA, MERCUSUAR – Masyarakat adat Tau Taa Wana Una di Kabupaten Tojo Una-una (Touna), Selasa (14/11/2017) menyerahkan dokumen usulan Hutan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Ada dua hutan adat yang diusulkan yaitu Hutan Adat Vananga Bulang dan Hutan Adat Wana Mpoa. Dokumen hutan adat Vananga Bulang, diserahkan oleh ...

Read More »

Peta Jalan Hutan Adat Sulteng Disusun

Palu, Metrosulawesi – Sejumlah organisasi masyarakat sipil, komunitas adat bersama pemerintah daerah serta unit pelaksana tekhnis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan (KLHK) menyepakati menyusun roadmap (peta jalan) untuk pengakuan dan penetapan hutanadatdiSulawesiTengah. Peta jalan ini dirumuskan dalam lokakarya penyusunan peta jalan hutan adat yang diselenggarakan oleh Yayasan Merah Putih Sulawesi ...

Read More »

Peta Jalan Hutan Adat Disusun

PALU, MERCUSUAR – Sejumlah organisasi masyarakat sipil, komunitas adat bersama pemerintah daerah, serta unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyepakati menyusun Peta Jalan untuk pengakuan dan penetapan hutan adat di Sulteng. Peta Jalan ini dirumuskan dalam lokakarya yang diselenggarakan oleh Yayasan Merah Putih (TMP) Sulteng, Selasa ...

Read More »

Para Pihak Satukan Komitmen Mendorong Pengakuan Hutan Adat di Sulteng

Palu(3/6/2016),Untuk menyatukan komitmen dan peran para pihak dalam memperkuat dukungan atas gerakan mendorong pengakuan dan penetapan hutan adat di Sulawesi Tengah, YMP gelar focus group discussion pada Jumat, 2 Juni 2017 di Hotel Santika Palu. Dimana pihak yang terlibat dalam diskusi tersebut, diantaranya BPSKL Wilayah Sulawesi, BPKH Wilayah XVI Palu, ...

Read More »

Bupati Toja Una-Una Dukung Perhutanan Sosial dan Hutan Adat

Ampana(30/5/2017),Bupati Tojo Una-Una (Touna) Mohammad Lahay mendukung program pemerintah yang mengalokasikan kawasan seluas 12,7 juta hektare untuk skema perhutanan sosial dan hutan adat. Bupati merasa sangat penting untuk mendukung program-program pemerintah pusat terutama yang semangatnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di desa-desa sekitar kawasan hutan. “Pasti kami mendukung setiap ...

Read More »

Bupati Touna Dukung Perhutanan Sosial dan Hutan Adat

Palu, Metrosulawesi-Bupati Tojo Unauna (Touna) Mohammad Lahay mendukung program pemerintah yang mengalokasikan kawasan seluas 12,7 juta hektare untuk skema perhutanan sosial dan hutan adat. Bupati merasa sangat penting untuk mendukung program-program pemerintah pusat terutama yang semangatnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di desa-desa sekitar kawasan hutan. “Pasti kami mendukung ...

Read More »

YMP Gelar Dialog Peluang Dan Tantangan Hutan Adat Wana Posangke

PALU, beritapalu.NET | Yayasan Merah Putih (YMP) menggelar dialog publik bertema peluang dan tantangan pengelolaan hutan adat wana posangke di salah satu hotel di Palu, belum lama ini. Kegiatan yang diselenggarakan atas kerja sama Huma dan JKPP ini, bukan hanya mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam pengelolaan hutan adat Wana Posangke ...

Read More »

Pengalaman Mendorong Pengakuan Hutan Adat Wana Posangke

Pengalaman Mendorong Pengakuan Hutan Adat Wana Posangke

Read More »

PERHUTANAN SOSIAL: Daulat Masyarakat atas Rimba

Menjelang konferensi tahunan terkait lahan dan kemiskinan pada 20-24 Maret 2017 sekaligus memperingati Hari Hutan Internasional pada 21 Maret 2017, Bank Dunia memberikan petunjuk pembahasan mengenai pentingnya pengelolaan masyarakat adat dan komunitas lokal atas hutan. Memberi kepercayaan kepada masyarakat untuk mengelola hutan akan membantu melindungi tutupan hutan, memberi peluang perbaikan ...

Read More »

Kembalikan Hak Masyarakat

Masyarakat Adat Menagih Komitmen Presiden PALU, KOMPAS — Pengakuan negara secara hukum terhadap masyarakat adat yang selama ini terpinggirkan tidak cukup dengan penetapan hutan adat. Negara dituntut melakukan kewajibannya dengan memenuhi hak-hak dasar masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Pengakuan kembali negara terhadap masyarakat adat tersebut tertuang dalam Putusan ...

Read More »