Tag Archives: hutan adat

MENANTI PENGESAHAN RANPERDA TAU TAA WANA

(Touna,20/5/2016),Setelah tiga tahun masyarakat adat Tau Taa Wana menunggu pengusulan rancangan peraturan daerah (RANPERDA), tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Tau Taa Wana di Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) untuk diproses, kini prosesnya akan dimulai dengan jadwal pembahasan di DPRD Kabupaten Tojo Una Una pada semester 1 tahun ini. Keputusan ini ...

Read More »

Silo Edisi 65 “Memotret Implementasi Undang-Undang Desa”

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah memberikan semangat baru bagi masyarakat yang selama ini kadang kala hanya menjadi penonton dalam pembangunan di wilayahnya. Melalui kebijakan yang tertuang dalam UU Desa tersebut, memberikan masyarakat kewenangan baik terhadap pengakuan hak asal usul, penetapan kewenangan berskala lokal maupun pengambilan keputusan secara lokal ...

Read More »

Silo Edisi 63 ” Memuja Investasi Menggadaikan Ekologi”

Nasib Hutan Ditangan Investor Pembaca Silo yang terhormat, Sebagian kalangan menganggap kebijakan yang diberikan pemerintah terhadap perusahaan ekstraktif seperti tambang, pembalakan dan sawit telah membuka peluang bagi eksploitsasi dan dominasi terhadap sumber daya alam, yang akibatnya adalah degradasi ekologis yang parah dan rusaknya ekosistem daerah aliran sungai. Tapi sebagiannya lagi ...

Read More »

Masyarakat Penghuni Hutan

Saya takjub melihat tetua Wana, seorang wanita berusia sekitar delapan puluh tahun, dengan cekatan menggulung kulit pohon menjadi gulungan tipis. Saya duduk di tikar hasil anyaman tangan sambil mendengarkan suaminya, yang bercerita dengan antusias mengenai kehidupan di hutan. “Kami tinggal di hutan. Dahulu kami hidup nomaden, tapi sekarang kami menetap di satu daerah selama tiga sampai empat tahun. Kami merambah sepetak tanah dan menanam tanaman pangan. ...

Read More »

Menghapus sebagai Objek Pembodohan

SETELAH melalui perjalanan panjang penuh berliku, Skola Lipu akhirnya bisa diterima keberadaannya dan diakui Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Pemkab Morowali Utara akan mengusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar Skola Lipu dapat diakui dan masuk bidang pendidikan layaknya sekolah umum lainnya. Wakil Bupati Morowali Utara, Moh Asrar Abd Samad, sangat mengapresiasi aksi dari Yayasan Merah Putih ...

Read More »

Perkuat Percepatan Pengakuan Wilayah Adat

PALU, MERCUSUAR-Saat ini di Sulteng sudah ada beberapa kepala daerah mengeluarkan kebijakan terkait wilayah adat, namun masih dianggap kurang sebab dari beberapa regulasi yang ada, masih ditemukan ketidaksinkronan kordinasi pemerintah antar sektor, antar kebijakan yang dihadirkan dan koordinasi pusat-daerah. Itu disampaikan dalam latar belakang workshop bertemakan Membangun Sinergi Organisasi Masyarakat ...

Read More »

Sinergi Para Pihak Percepat Pengakuan Wilayah Adat

Percepatan pengakuan wilayah adat dan perluasan kelola rakyat di Sulawesi Tengah memerlukan sinergitas para pihak baik pemerintah, organisasi masyarakat sipil maupun masyarakat. Selain itu, perlu integrasi kebijakan satu peta hingga pengambil kebijakan pada berbagai level mudah memahami wilayah masyarakat. “Harapan kita terbangun komitmen pemerintah daerah, terutama kabupaten untuk mempercepat pengakuan ...

Read More »

KLHK Berencana Pembentukan Perda Hutan Adat Masuk Anggaran 2016

Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan akan memasukkan anggaran untuk memfasilitasi pembentukan Peraturan Daerah sebagai turunan dari implementasi putusan MK 35 tentang pengakuan hutan adat pada daftar isian penggunaan anggaran (dipa) anggaran tahun 2016. Hadi Daryanto, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK mengatakan bahwa ...

Read More »

Kembalikan Hak Masyarakat Adat Taa Wana Posangke

“Tana Ntautua Mami, Retu Sekatuvu Mami, Nempo Masiasi re Tana Mami” (Tana Leluhur Hidup, Kami Biar Hidup, Sederhana As alkan di Tanah Kami) KALIMAT diatas merupakan penggalan syair Kayori atau sastra lisan, sekaligus telah menjadi prinsip hidup Tau Taa Wana Posangke. Masyarakat adat Taa Wana Posangke mendiami kawasan hutan seluas ...

Read More »

Mediasi Sebagai Salah Satu Pilihan

Mediasi dimaknai sebagai mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa, untuk menemukan solusi terbaik yang disepakati oleh kedua belah pihak.  Keputusan yang diambil pun mesti merupakan kesepakatan kedua belah pihak. Adapun pihak yang menjadi mediator adalah orang yang disepakati pula oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Jika mediator berat sebelah, maka ...

Read More »