KMPB Salumbone Upaya Menyelamatkan Kampung

Donggala, 17/12/19. Sepatutnya desa-desa yang berada digaris atau terpapar ancaman bencana alam tinggi, berusaha untuk meningkatkan kapasitasnya, baik secara kelembagaan, sistem, peralatan dan utamanya sumber daya manusianya. Peristiwa bencana alam setahun lalu hendaknya bisa dijadikan pelajaran berharga agar dimasa akan datang, setiap masyarakat, utamanya desa (sebagai otonomi) mampu beradaptasi dengan mekanisme yang dibangun secara utuh, sehingga mengurangi risiko dari ancaman bencana, ungkap Muhammad Pahlawan dalam memberi materi sosialisasi pengurangan Resiko Bencana di Desa Salumbone, 7 Desember 2019.

Peristwa Gempa bumi, disusul Tsunami dan Likufaksi yang melanda Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi pada 28 September 2018 silam, sangat membekas dihati masyarakat. Begitu banyak korban jiwa yang meninggal, korban luka, tempat tinggal yang hilang, hancur, infrastuktur jallan rusak, rumah ibadah, sarana pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

Rizal, Ketua KMPB Salumbone

Kejadian ini paling tidak, kita yang hidup sekarang perlu memikirkan pendekatan yang sistimatis berdaarasrkan data yang teridentifikasi untuk mengurangi resiko bencana. Perka BNPB No 1 tahun 2012 tentang pedoman umum Desa/kelurahan tangguh bencana menyebutkan bahwa PRB bertujuan untuk mengurangi kerentanan-kerentanan sosial-ekonomi terhadap bencana dan menangani bahaya-bahaya lingkungan maupun bahaya-bahaya lainnya yang menimbulkan kerentanan. Menurut Muh. Pahlawan (Fasilitator dari Bina Swadaya Konsultan-BSK) bahwa tujuan pengembangan desa tangguh bencana antara lain: 1. Memperkecil ancaman kawasan; 2. Mengurangi kerentanan kawasan yang terancam; dan 3. Meningkatkan kapasitas kawasan yang terancam.

PRB Tingkat Desa
Mengapa kebijakan atau program pemerintah (pusat sampai desa) belum mengarah pada PRB khususnya pada desa-desa yang rawan bencana? Sebuah program yang bersifat kemungkinan memang ‘kurang diminati’ masyarakat, masyarakat yang pernah merasakan bencana alam berikut resiko yang dialaminya merupakan titik masuk bagaimana melibatkan masyarakat secara aktif baik mengkaji, menganalisis dan mengurangi kerentanan dalam meningkatkan kemampuan dalam mengatasi resiko bencana. Terkait belum ada ‘seruan implimentasi kebijakan’ tentang PRB menurut Murni (relawan ERCB-YMP Sulteng), Bagi saya, cukup kita yakinkan masyarakat setempat. Biarlah inisiatif kelembagaan desa yang menangani bencana alam muncul dari masyarakat sendiri, biarlah masyarakat ecara otonomi menginsisiasi hal tersebut, ungkapnya saat pembentukan Kelompok Masyarakat Penanggulangan Bencana (KMPB) 14 Desember 2019, di Desa Salumbone.

Nonton Bareng – Upaya Edukasi Bencana

Menurut Ray (ERCB-BSK) bahwa program pembentukan KMPB pada tingkat desa sangat kami pentingkan, alasannya karena kelembagaan inilah yang nantinya mendinamisir masyarakat agar peduli pada penanggulangan bencana dalam bentuk dan kebutuhan yang disesuikan dengan kondisi masyarakat setempat dan dibentuk atas hasil keputusan bersama. Masyarakat sendiri berhak untuk melakukan segala usaha mengurangi risiko dan dampak bencana, kami hanya memfasilitasi, ungkapnya.

Pembentukan KMPB di Desa Salumbone menjadi kebutuhan. Setelah diwacanakan berujung pada pembentukan organisasinya. KMPB desa ini terbentuk secara demokratis dari 2 calon yang diajukan masyarakat terpilihlah Saudara Rizal secara demokratis. Menurut Rizal, ini kampung saya, terpilih ataupun tidak, saya tetap mengabdi menyelamatkan kampung saya dari resiko bencana alam, ungkapnya. Usai pemilihan Ketua KMPB Salumbone, Fasilitator Muhammad Pahlawan mengurai tugas pengurus KMPB diantaranya adalah menggali data lapangan untuk kebutuhan upgrade peta desa yang nantinya terintegrasi dengan rencana DRR, dan merancang dokumen RPB serta dokumen Rencana Kontijensi desa serta merumuskan langkah untuk mengurangi resiko bencana.

Agar masalah kebenccanaan terinternalisasi di Salumbone, malam harinya dilakukan nonton bareng terkait film kebencanaan. Ribuan warga menyaksikan film kebencanaan. Menurut Murni — Pemutaran film kebencanaan merupakan bentuk edukasi kepada masyarakat agar kita bersahabat dengan bencana dan agar masyarakat punya kesiap-siagaan nantinya. Semoga. (Zf, Mun)

Komentar

Lihat Juga

SILO 81- MENYIKAPI PERUBAHAN IKLIM

Pasca perjanjian Paris di tahun 2015 mengenai reduksi emisi karbon dioksida (CO2), masyarakat dunia mulai ...

Pola Ruang Untuk Tau Taa Wana

Palu, 26 Desember 2019. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk masyarakat pingiran agar tidak tereliminasi dalam ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *