Tag Archives: redd+

Palu (22/6/2015), Belum lama ini skema pembiayaan dan teknis pelaksanaan Redd+ telah disepakati para delegasi di pertemuan tengah tahunan perubahan iklim di Bonn Jerman. Kesepakatan itu dipandang sebagai sukses terbaik dalam putaran forum negosiasi perubahan iklim setelah 10 tahun terkatung-katung (baca http://www.redd-monitor.org; http://blog.cifor.org; dan http://www.rtcc.org, diunduh Juni 2015). Kerangka kerja tersebut ...

Palu (30/4/15), Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berjanji akan mengkaji konsep “karbon sosial” yang digagas oleh organisasi masyaakat sipil di Sulawesi Tengah. Dalam diskusi pembelajaran dan pertukaran pengalaman REDD+ Sulawesi Tengah yang dilaksanakan oleh Pemprov Sulteng bekerjasama dengan UNDP, Kementrian LHK dan Hatfield Indonesia di Palu, Rabu 28 Oktober 2015,  ...

Kesepakatan LoI antara pemerintah Indonesia dengan Norwegia pada tahun 2009, dipandang sebagai pintu masuk skema REDD+ di Indonesia. Sekaligus, komitmen moratorium penebangan hutan Indonesia selama 2 tahun. Apalagi, waktu itu, jargon Presiden SBY ke negara-negara pendonor tentang kemampuan Indonesia menurunkan emisi 26% dengan sumber daya sendiri, menjelang tahun 2020.

Rencana penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 3% di sektor kehutanan dari rata-rata nasional seperti yang dijanjikan oleh Gubernur Sulteng, Longki Djanggola, mustahil diwujudkan. Karena, komitmen politik yang diungkapkan di COP 17 di Durban, Afrika Selatan, setahun yang lalu, hingga hari ini tidak dibarengi dengan konsistensi perbaikan tata kelola hutan. ...

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, mendesak Gubernur Sulawesi Tengah untuk memproteksi jalan penghubung Sadaunta Lindu. Desakkan itu disampaikan melalui Surat Menteri Kehutanan Nomor: S.524/Menhut-IV/2012, tertanggal 12 November 2012. Perihal surat tersebut adalah penanganan pasca gempa di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Kehadiran surat Menhut itu sebagai jawaban atas surat Gubernur Sulawesi ...

Sumber : www.mongabay.co.id

Implementasi REDD+ tidak pernah lepas dari keterlibatan semua pihak dalam mengawal dan memantau realisasi REDD+ ditingkat tapak. Begitu pula Perguruan tinggi yang menjadi basis para akademsi dengan disiplin ilmu yang beragam, termasuk yang berkaitan dengan isu perubahan iklim. Hal ini tentunya akan mempermudah BP REDD+ dalam mengimplementasikan REDD+ di demonstration ...

Pemerintah Daerah Sulawesi tengah (Sulteng) menyahuti Rencana Aksi Nasional Badan Pengelola Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (BP-REDD+) tentang upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca. Dengan adanya kerjasama antara BP-REDD+ dengan Pemda Sulteng dalam hal penanganan perubahan iklim, bisa menekan angka kerusakan lingkungan disektor hutan. Pemerintah juga mengharap peran ...

“Di saat hari ini (12 Maret) kita berkumpul bersama di Padang untuk menyelematkan hutan Indonesia dan dunia, tetangga dekat kita di Riau justru berjibaku hari demi hari untuk melawan kabut asap akibat kebakaran hutan, tentu ini peristiwa yang menohok nurani kita semua”, ujar Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Stig Traavik, ...

Desa Talaga yang terlatak di Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, kembali menjadi pembicaraan. Bukan karena rencana festifal tahunan Danau Dampelas (Danau Talaga). Tapi penolakan masyarakatnya terhadap konsep FPIC. Di awal bulan Februari 2012, pemerintah Indonesia dan Provinsi Sulawesi Tengah, melalui Pokja REDD+ Sulawesi Tengah, mensosialisasikan gagasan FPIC yang akan ...