Untuk mendapatkan keadilan dan supremasi hukum, siang tadi, Front Rakyat Advokasi Sawit (FRAS) menggelar aksi di depan Mapolda dan Kejati Sulteng. Aksi tersebut merupakan buntut dari ketidak jelasan status tersangka yang ditetapkan Polres Banggai kepada Murad Husain empat Tahun lalu, 31 Desember 2009. Kasus yang disangkakan kepada Murad terkait perkebunan ...

“Ketersediaan Informasi Geografi yang akurat pada satu peta rujukan, dapat mewujudkan pengambilan keputusan yang lebih efisien, efektif dan komunikatif,” Sora Lukito “Perbedaan peta rujukan kawasan hutan antara BKSDA Sulawesi Tengah dengan BPKH Wilayah XVI Palu,membingungkan pihak penyidik Polda Sulteng saat menyidik kasus pertambangan GRP di dalam Cagar Alam Morowali” jelas Azmi ...

Sumber : yahoo.co.id

Sumber : www.transparency.org

Pemerintah Desa Podi menyampaikan kepada Aliansi Rakyat Peduli Lingkungan bahwa warga Podi kini tidak berani memandikan jenazah kerabatnya dengan menggunakan air sungai Kave Kai. Hal ini dipicu oleh kejadian massal gatal-gatal yang menimpa 60 orang warga setempat sejak sepekan terakhir. Menurut pemerintah desa setempat dan warga yang mengalami gatal-gatal, mereka ...

Palu-Relawan Orang dan Alam (ROA) Sulawesi Tengah, mengatakan bahwa Kebocoran yang terjadi di Sulteng dapat dikatakan Terstruktur, Sistematis dan Masif. Pernyataan ini dikeluarkan setelah Devisi Riset dan Kampanye ROA melakukan pengamatan dikurun waktu Bulan Februari sampai dengan Agustus 2014, dan mendapatkan temuan “kebocoran” dari iuran yang wajib dibayar oleh pihak ...

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 522/330/Dishutda – G.ST/2012 tentang 5 (lima) Kabupaten Prioritas Lokasi Demonstration Activities (DA) REDD+ Sulawesi Tengah yang dikeluarkan pada tanggal 8 Mei 2012 oleh Gubernur Longki Djanggola, menjadi mandul dihadapan Bupati Tojo Una-Una, Damsyik Ladjalani. Hal ini dibuktikan dengan kokohnya Bupati Tojo Una-Una tersebut mempertahankan ...

Rencana penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 3% di sektor kehutanan dari rata-rata nasional seperti yang dijanjikan oleh Gubernur Sulteng, Longki Djanggola, mustahil diwujudkan. Karena, komitmen politik yang diungkapkan di COP 17 di Durban, Afrika Selatan, setahun yang lalu, hingga hari ini tidak dibarengi dengan konsistensi perbaikan tata kelola hutan. ...

Pemkab Banggai harus menempatkan semangat keadilan dan keberlanjutan ruang, sebagai motivasi utama dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK). Mengingat amanah konstitusional yang diusung di dalam UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Salah satu aspek dari keadilan dan keberlanjutan ruang, adalah penentuan skala prioritas pemanfaatan ruang Kabupaten. ...

Hancurnya hutan Indonesia dan sumberdayanya akibat buruknya tata kelola. Oleh sebab itu, dibutuhkan satu sistem tata kelola yang baik. Tata kelola yang baik kunci utama agar hutan tetap berkelanjutan. Unsur tata kelola hutan yang baik meliputi kerangka hukum dan kebijakan, kapasitas para aktor, serta kinerja yang dihasilkan. Prinsip umum semacam ...