(Donggala, 16/9/2015),Pemerintah desa dan pengurus Hutan Desa Lampo berkeinginan menjadikan calon lokasi Hutan Desa Lampo sebagai kawasan wisata berbasis desa. Hal ini dikarenakan Hutan Desa Lampo memiliki beberapa karakteristik khusus berupa keunggulan alam dan potensi hutan yang dapat dijadikan daya tarik wisata. Hal ini terungkap saat pertemuan beberapa  pengelola hutan ...

(Palu, 10/9/15), Dalam merespon 12,7 juta hektar hutan yang ditargetkan pemerintah untuk dikelola masyarakat, yayasan merah putih dan beberapa organisasi masyarakat sipil lainnya melakukan rapat konsolidasi bersama BPDAS Palu Poso pada senin 7 september dikantor YMP Palu dengan agenda Sosialisasi perkembangan kebijakan Perhutanan sosial di nasional dan Penyusunan rencana usulan ...

(Jakarta, 8/9/2015), JaPKA (Jaringan Pendidikan Komunitas Adat) melakukan dialog dengan direktur PK-LK (pendidikan khusus-layanan khusus) Kemendikdasmen, perwakilan anggota JaPKA diterima oleh deputi PK-LK, Bapak Praptono. Dialog ini dilakukan dalam rangka upaya mendorong adanya kerja sama pemerintah dengan anggota JaPKA dalam penyelenggaraan pendidikan bagi komunitas adat. Anggota JaPKA yang terdiri dari ...

(Donggala 09/9/15), DPRD Kabupaten Donggala dalam waktu dekat akan segera memanggil Dinas Nakertrans Donggala terkait ketidakjelasan lahan bagi warga trans Bayang, pemanggilan tersebut akan dijadwalkan sebagai rapat dengar pendapat umum. Hal ini menjadi rekomendasi hasil rapat dengar pendapat dengan warga trans Bayang yang datang menyampaikan aspirasi mereka. Abdul Rasyid, Ketua BPD ...

Gubernur Sulteng Longki Djanggola, serta Bupati Tojo Una-Una Damsyik Ladjalani dinilai tidak menepati janjinya untuk mencabut izin lingkungan dan izin operasi PT Arthaindo Jaya Abadi. Warga Podi merasa bahwa Gubernur maupun Bupati sengaja mengulur-ulur waktu, hingga masa sidang gugatan Class Action berakhir di PN Poso dan masa jabatan mereka sebagai ...

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 menargetkan 12,7 juta hektar hutan untuk dikelola masyarakat melalui skema perhutanan sosial, meskipun angka ini cukup rendah mengingat luas hutan Indonesia yang mencapai 134 juta hektar, namun program ini sangat penting untuk memberi akses kelola kawasan hutan bagi komunitas masyarakat atau masyarakat adat. Target ...

Dapat didownload bebas

(Palu , 4/9/2015), Sore itu, udara terasa panas. Angin yang berhembus lewat celah pintu dan jendela tak cukup menyejukkan ruangan bercat hijau. Namun keadaan ini tak menyurutkan semangat mereka yang sedari tadi menunggu diskusi bedah buku “Kebijakan satu peta.“ “Tujuan diskusi ini, untuk  menyelami plus minus buku kebijakan satu peta,” ...

(Palu, 31/8/2015),Usulan kebijakan satu peta yang digagas oleh organisasi masyarakat sipil di Sulawesi Tengah seperti Yayasan Merah Putih (YMP), Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Sulteng, serta Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) Sulteng, telah diterima oleh Pemprov Sulawesi Tengah. Usulan tersebut diserahkan secara resmi oleh YMP dan BRWA Sulteng pada tanggal ...

(Morowali, 28/8/2015),Putusan MK No 35/PUU/X/2012 yang memberikan  ruang dan mengembalikan hak masyarakat hukum adat atas tanah adat termasuk hutan adat disambut komunitas masyarakat adat di Indonesia sebagai capaian besar atas perjuangan panjang masyarakat adat untuk di akui keberadaannya. Namun, hal ini  tidak menjadi akhir dari perjuangan masyarakat adat di Indonesia ...