Pusat Media

Four indigenous communities from Jambi, South Sulawesi, Central Sulawesi and Banten are demanding that the government fulfill its pledge to grant custody of customary forests to their communities, arguing that they have met all the requirements and, most importantly, have always played a role in protecting the forests. More than ...

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah masyarakat hukum adat dan organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk segera menetapkan kawasan hutan adat. Pasalnya, pendaftaran kawasan hutan adat telah diajukan sejak 5 Oktober 2015 ke Kementerian lingkungan hidup dan Kehutanan (KLHK). Penetapan kawasan hukum adat tersebut diajukan oleh masyarakat hukum adat Marga Serampas di ...

JAKARTA, KOMPAS.com  – “Tanah adat kami berasal dari leluhur. Apa kami tidak dipercaya untuk merawat hutan kami sendiri?” ujar Iku sambil sedikit terbata-bata. Iku adalah seorang pemangku adat masyarakat Lipu Wana Posangke yang menetap di Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah. Dia bersama masyarakat adat lainnya tengah berupaya meminta penetapan kawasan hutan ...

Jakarta, 5/122016,Pemerintah harus segera menetapankan hutan adat. Selain sebagai perwujudan komitmen hadirnya negara bagi masyarakat hukum adat. Penetapan hutan adat juga menjadi sokongan bagi komitmen Presiden Jokowi dalam menuntaskan target 12,7 juta hektar hutan untuk rakyat dalam program Nawacita-nya. Tuntutan ini disampaikan oleh perwakilan Masyarakat hukum adat Marga Serampas, Ammatoa ...

PALU, MERCUSUAR – Masyarakat adat dan beberapa aktivis yang tergabung dalam Aliansi peduli masyarakat adat hari ini, Kamis (1/12/2016), akan mendatangi DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk melakukan unjuk rasa terkait Peraturan Daerah (Perda) Pengakuan dan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) Tau Taa Wana. Gerakan aksi ...

“Ada inkonsistensi Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulteng, dimana menolak registrasi Perda Tau TaaWana, di sisi lainnya telah menerbitkan regulasi (Pergub) yang mengatur dan mendorong pengakuan hak atas masyarakat adat di Sulteng” AMRAN TAMBARU Direktur Yayasan Merah Putih Palu, Metrosulawesi – Peraturan Daerah (Perda) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat   ...

PALU, beritapalu.NET | Peraturan Daerah (Perda) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) Tau Taa Wana yang telah disahkan melalui Rapat Paripurna di DPRD KabupatenTojo Una Una pada 08/11/2016 akan bernasib prematur. Hal ini disebabkan karena Biro Hukum Pemprov Sulteng menolak meregistrasi (penomoran) atas Perda tersebut. Penolakan itu dinyatakan Asisten ...

MENJAGA NUSANTARA Dua godaan besar yang secara ekonomis menjanjikan ditampik warga dengan kompak. Mereka bersikukuh hutan yang mengelilingi desa seluas 500 hektar harus tetap dipertahankan demi anak cucu dimasa depan sekaligus sumber penghasilan ekonomi. Hutan itu diyakini menjadi nyawa bagi masyarakat setempat sehingga wajib dijaga keselamatannya. Oleh : Videlis Jemali ...

PALU, MERCUSUAR -DPRD Kabupten Tojo Una-una (Touna) mengetuk Palu pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Tau Taa Wana di Kabupaten Tojo Una Una, Selasa (8/11/2016). Perda ini merupakan bentuk pengakuan negara atas komunitas Tau Taa Wana sebagai subjek hukum, sekaligus pengukuhan hak atas wilayah adatnya secara ...

TOJO UNAUNA, beritapalu.NET | DPRD Kabupten Tojo Unauna (Touna) mensahkan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) Tau Taa Wana di Kabupaten Tojo Unauna, Selasa (8/11/2016). Perda ini merupakan bentuk pengakuan negara atas komunitas Tau Taa Wana sebagai subjek hukum sekaligus pengukuhan hak atas wilayah adatnya secara hukum. “Pengesahan ...