Pusat Media

SETELAH dua tahun pasca pengusulan hutan adat yang diajukan masyarakat adat Wana Posangke ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, akhirnya di penghujung tahun 2016 perjuangan untuk mendapatkan pengakuan atas hutan hak mereka terwujud. Hal tersebut diakui melalui penetapan hutan adat Wana Posangke yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ...

Jakarta, 28 Desember 2016: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) membuka Rapat Kerja Teknis Hutan Adat Tahun 2016 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Hotel Santika Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian LHK, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan ...

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah memberikan 13.100 hektar lahan hutan kepada kelompok masyarakat hukum adat di berbagai wilayah di Indonesia. Total penerima lahan hutan sebanyak 5.700 kepala keluarga. “Di hari-hari akhir 2016 kita tegaskan pengakuan atas hak-hak tradisional masyarakat adat terkait dengan kawasan hutan,” kata Jokowi dalam acara pencanangan Pengakuan Hukum ...

Negara hadir melindungi nilai-nilai asli bangsa Indonesia. Negara juga hadir untuk berpihak kepada masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat. Tekad tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo sebagai pengakuan terhadap hak masyarakat adat dalam mengelola hutan secara administratif. “Kita semua mengetahui bahwa sejak dulu masyarakat hukum adat sudah mampu mengelola hutan adat secara ...

JAKARTA-Sembilan komunitas Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang tersebar di sejumlah daerah di tanah air, mendapatkan Surat Keputusan (SK) Pengakuan Hutan Adat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Penyerahan SK Pengakuan Hutan Adat yang tersebar di sejumlah daerah di tanah air, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (30/12) pagi tersebut, meliputi Hutan Adat ...

“Ini yang sebenarnya jadi masalah. Janji, komitmen, banyak tetapi realisasi masih nol dari KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan-red). Sebenarnya apa masalahnya disini?” kata Abdon Nababan, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), pada acara Catatan Akhir Tahun AMAN di Medan, Kamis pekan lalu. Dia mempertanyakan keseriusan pemerintah untuk penetapan hutan ...

Masyarakat adat nusantara bisa sedikit tersenyum senang. Sejak republik ini ada—meskipun tercantum dalam UUD’45—tetapi penetapan hutan adat belum pernah terjadi. Beberapa hari sebelum 2016 berlalu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menetapkan delapan hutan adat (tabel) dan mengeluarkan wilayah adat Pandumaan-Sipituhuta seluas 5.172 hektar dari konsesi PT Toba Pulp Lestari. Ia ...

“Harapannya, Perda tersebut dapat diimplementasikan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat hukum adat Tau Taa Wana di Kabupaten Tojo Una-Una” Palu, (antarasulteng.com) – DPRD Kabupten Tojo Una-Una (Touna) mengetuk palu pengesahan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Tau Taa Wana, belum lama ini. Perda ini merupakan bentuk pengakuan negara atas komunitas ...

“Wilayah kami sudah punya asal usul dari tanah leluhur. Saya sudah empat kali ke Jakarta, belum ada kepastian. Saya khawatir apakah (perjuangan kami) tak dihargaikah, atau tidak dikerjakan…kita sama-sama manusia beradat berbudaya. Kenapa?” Begitu kata Indo Laku atau Iku, sambil terbata. Perempuan asal Lipu Wana Posangke, Morowali Utara, Sulawesi Tengah ...

Laporan : Kartini Nainggolan/ Wartawan Mercusuar KABUPATEN Donggala, layak dijadikan sebagai salah satu daerah wisata di Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini karena ‘Donggala memiliki banyakkeindahan alam yang benar – benar mengagumkan. Setelah obyek wisata Pantai Kaluku di Desa Limboro, Kecamatan banawa, Kabupaten Donggala yang semakin berkibar setelah dipromosikan dan akhirnya ...