Pusat Media

SULTENG RAYA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah diminta untuk mengakui menjunjung tinggi pengesahan keberadaan tanah adat Suku Wana atau ‘Tau Taa Wana’ di Kecamatan Momosalato Kabupaten Morowali Utara Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) DPRD Sulawesi Tengah, Masykur menyatakan kebijakan pemerintah pusat mengakui tanah adat Suku Wana lewat SK Nomor ...

Penantian panjang masyarakat adat yang diisi dengan berbagai bentuk perjuangan telah berbuah dengan ditetapkannya sembilan hutan adat oleh Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Seremoni atas penetapan itu dilakukan secara langsung melalui penyerahan surat keputusan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, pada 30 Desember 2016. Sembilan komunitas adat ...

INFONAWACITA.COM – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMA Indonesia) Dahniar Andriani mendesak pemerintah tidak berhenti pada pengakuan hutan adat, tapi harus dapat mengawasi betul keberlangsungan lahan adat guna pembangunan masyarakat adat. “Tidak hanya memberi pengakuan dan selesai. Dalam hal ini yang paling penting paska pengakuan ...

SETELAH dua tahun pascapengusulan hutan adat yang diajukan masyarakat adat Wana Posangke, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), akhirnya perjuangan untuk mendapatkan pengakuan atas hutan hak mereka terwujud pada pengujung 2016. Hal itu diakui melalui penetapan hutan adat Wana Posangke yang ditetapkan oleh Menteri ...

JAKARTA, KOMPAS.com- Direktur Epistema Institute Luluk Uliyah mengapresiasi langkah pemerintah yang telah menerbitkan surat keputusan (SK) pengakuan hutan adat kepada sembilan kelompok masyarakat hukum adat seluas 13.122,3 hektar pada Jumat (30/12/2016). Sembilan hutan adat yang diakui kepemilikannya oleh negara yakni hutan adat yang terletak di Merangin (Jambi), Bulukumba (Sulawesi Selatan), ...

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Rimbawan Muda Indonesi (RMI) Mardha Tillah mengatakan, selama ini legalisasi hutan adat bagi masyarakat hukum adat memakan waktu yang lama. Hal ini terjadi karena adanya keraguan dan skeptisisme pemerintah bahwa masyarakat adat tidak mampu mengelola hutan. Ia mengingatkan, sikap seperti ini harus dihilangkan jika pemerintah serius ...

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (Huma Indonesia), Dahniar Adriani mengatakan, pemerintah harus segera mengambil langkah nyata terkait janji Presiden Joko Widodo mengurangi kesenjangan sosial dengan mempercepat proses legalisasi hutan adat untuk masyarakat adat setempat. Janji percepatan itu diungkapkan Presiden Jokowi saat memimpin rapat ...

JAKARTA, KOMPAS – Penetapan 13.122 hektar hutan adat di penghujung tahun 2016 diharapkan menjadi momentum mereplikasi ruang kelola serupa. Capaian awal itu jauh dari luas hutan adat sekitar delapan juta hektar, seperti dipetakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Pemerintah pusat didesak aktif mendorong pemerintah daerah mendata dan memverifikasi masyarakat hukum adat ...

Pemerintah Menyerahkan Pengelolaan Hutan Adat JAKARTA, KOMPAS – Di penghujung tahun 2016, pengelolaan hutan di Indonesia menapaki fase penting. Hal itu ditandai pengakuan negara atas masyarakat adat melalui pemberian hak pengelolaan hutan adat. Sebagai tahap awal, pengakuan diberikan kepada sembilan kelompok masyarakat hukum adat. Kawasan hutan adat yang dikukuhkan negara, ...

Jakarta, Metrosulawesi – Pemerintah memberikan pengakuan Hutan Adat kepada sembilan kelompok masyarakat adat dengan luas 13.100 hektar. “Proses pengakuan hutan adat terus berlanjut, dan ini adalah awal karena memang cukup banyak masyarakat hukum adat kita yang tersebar di seluruh tanah air Indonesia,” kata Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat pencanangan ...