Pusat Media

PALU, MERCUSUAR -Penetapan hutan adat bagi masyarakat adat, memiliki arti penting dalam rangka menghentikan aspek kriminalisasi masyarakat adat, untuk mewujudkan pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi masyarakat adat. Isu tersebut dibahas oleh Konfrensi Nasional HAM ke III yang digelar oleh Serikat Pengajar HAM (SEPAHAM) Indonesia, 1-2 Maret 2017 di Media ...

Jaringan Pendidikan Komunitas Adat (JaPKA) mendesak Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI untuk mengakomodir dan memfasilitasi pendidikan pada komunitas adat. Hal itu disampaikan dalam pertemuan di Direktorat Pendidikan Layanan Khusus (PLK) Kemendikbud RI, Selasa (20/12/2016). JaPKA menilai pemerintah harusnya tidak mengabaikan keberadaan komunitas adat yang memiliki hak yang sama untuk ...

Masyarakat Adat Menagih Komitmen Presiden PALU, KOMPAS — Pengakuan negara secara hukum terhadap masyarakat adat yang selama ini terpinggirkan tidak cukup dengan penetapan hutan adat. Negara dituntut melakukan kewajibannya dengan memenuhi hak-hak dasar masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Pengakuan kembali negara terhadap masyarakat adat tersebut tertuang dalam Putusan ...

Pembaca Silo Yang Terhormat, Perubahan kebijakan pengelolaan hutan merupakan impian masyarakat yang hidup didalam maupun tepian hutan yang hidupnya bergantung pada hutan. Jauh sebelum Negara ini ada, keberadaan mereka telah ada. Interaksi yang begitu harmonis dengan alam telah membentuk identitas, budaya, kebiasaan dan nilai yang sangat mereka hormati dan pegang ...

Yayasan Merah Putih (YMP) berusaha mendorong pengakuan wilayah adat bagi masyarakat Tau Taa Wana, sejak belasan tahun lalu. Mereka ini komunitas masyarakat yang mendiami dataran Bulang, Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah. Pertengahan Juni 2016, angin segar berhembus dari Badan Legislasi Daerah DPRD Tojo Una-una. Sosialisasi dan diskusi Rancangan Peraturan Daerah ...

PALU, SE-Fraksi Partai NasDem Sulawesi Tengah menyambut bahagia dan memberikan apresiasi positif terhadap keputusan Pemerintah Pusat memberikan pengakuan wilayah adat, salah satunya komunitas Tau Taa Wana Posangke di Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah, melalui Sk.6743/menlhk-pskl/kum.1/12/2016 tentang penetapan pencantuman hutan adat Wana Posangke. “Ini sesuatu yang maju, di era ini negara akhirnya ...

PALU, QALAMUN – Yayasan Merah Putih (YMP) Palu bersama komunitas adat Tau Taa Wana mengembangkan Skola Lipu. Skola Lipu yang berarti sekolah kampung ini, dikembangkan sejak tahun 2005 silam. Manager Informasi dan Kampanye YMP, Kiki mengatakan alasan didirikannya Skola Lipu karena masyarakat Tau Taa Wana selalu dibodohi oleh pihak luar. ...

KOLONODALE – Masyarakat Adat Wana Posangke mendapat hadiah akhir tahun dari Pemerintah RI. Dua tahun pasca pengusulan hutan adat yang diajukan masyarakat adat Wana Posangke ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, akhirnya di penghujung tahun 2016 perjuangan untuk mendapatkan pengakuan atas hutan hak mereka terwujud. Kiki Amelia dari Yayasan Merah ...

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri lingkungan hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, pihaknya tengah mengupayakan percepatan proses legalisasi hutan adat untuk masyarakat adat setempat. Pemerintah telah membentuk tim pendamping lapangan yang terdiri dari 4700 orang. Bersama aktivis dan masyarakat, tim tersebut bertugas untuk mengecek lahan-lahan yang akan dialihkan statusnya sebagai hutan ...

SULTENG RAYA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah diminta untuk mengakui menjunjung tinggi pengesahan keberadaan tanah adat Suku Wana atau ‘Tau Taa Wana’ di Kecamatan Momosalato Kabupaten Morowali Utara Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) DPRD Sulawesi Tengah, Masykur menyatakan kebijakan pemerintah pusat mengakui tanah adat Suku Wana lewat SK Nomor ...