Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.

Konflik SDA Mendiskriminasi Masyarakat

PALU, MERCUSUAR -Penetapan hutan adat bagi masyarakat adat, memiliki arti penting dalam rangka menghentikan aspek kriminalisasi masyarakat adat, untuk mewujudkan pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi masyarakat adat. Isu tersebut dibahas oleh Konfrensi Nasional HAM ke III yang digelar oleh Serikat Pengajar HAM (SEPAHAM) Indonesia, 1-2 Maret 2017 di Media Center, Universitas Tadulako, Kota Palu, dengan tema “Hak Asasi Manusia dan Keadilan Eko Sosial”.

Dalam plenary dalam Konferensi Nasional III, yang dimoderatori oleh Chalid Muhammad yang juga adviser senior KLHK, hutan adat Wana Posangke yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi hutan adat (hak) menjadi pembelajaran pada diskusi panel tersebut.

Presentase yang disampaikan Direktur Yayasan Merah Putih Amran menyatakan, penetapan hutan adat Wana Posangke memiliki arti penting dari aspek hukum, terutama untuk menghentikan kriminalisasi. “Masih banyak pekerjaan rumah lain yang harus dilakukan dalam rangka memenuhi hak hak dasar masyarakat mereka sebagai warga negara, misalnya layanan pendidikan dan kesehatan,’’ ungkap Amran.

Melihat masih banyaknya konflik SDA yang mengkriminalisasi masyarakat, maka menurut Herlambang, kita semua perlu mengingatkan negara terkait mandat untuk melindungi HAM sebagai hak konstitusional yang tidak boleh sedikitpun dicederai atau dilanggar atas nama politik pemban-gunanisme, nasionalisme, apalagi kepentingan liberalisasi pasar.

“Kehadiran Negara adalah sebuah keharusan dan berani menunjukkan komitmen politik hukum untuk melawan dan menghentikan ancaman, kekerasan, terhadap mereka yang memperjuangkan keadilan, sekaligus berani dan
tidak ragu mewujudkan keadilan eko-sosial” ungkap Koordinator Serikat Pengajar HAM Indonesia (SEPAHAM).

“Salah satunya, pengakuan hutan adat-menjadi sebuah media untuk mewujudkan pengakuan HAM untuk masyarakat adat,” tambah Ketua Pusat Studi Hukum dan HAM Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.(Tin)

sumber  : Mercusuar Edisi Selasa 7 Maret 2017

Komentar

Lihat Juga

Bupati Touna Dukung Perhutanan Sosial dan Hutan Adat

Palu, Metrosulawesi-Bupati Tojo Unauna (Touna) Mohammad Lahay mendukung program pemerintah yang mengalokasikan kawasan seluas 12,7 ...

Pemkab Touna Jadikan Desa Kajulangko Sebagai Desa Wisata

Ampana(30/5/2017),Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) menetapkan Desa Kajulangko sebagai Desa Wisata. Desa ini memiliki ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *